Aksi Buruh Berlangsung Damai, Kapolda Jabar Mengapresiasi

Bandung Raya

Kamis, 3 Oktober 2019 | 21:41 WIB

191003214306-aksi-.jpg

Lucky M. Lukman

SETELAH sempat diwarnai demo yang berakhir ricuh, suasana di kawasan Jln. Diponegoro, Kota Bandung berubah menjadi lebih adem. Hal itu terlihat saat ribuan buruh menggelar aksi damai, pada Rabu (2/10/2019).
Saat buruh menggelar demo, tak ada aksi perusakan fasilitas atau perlawanan kepada aparat keamanan. Aksi yang digelar justru penuh dengan rasa keakraban. Bahkan suasana aman dan penuh keakraban itu semakin terlihat ketika Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudy Sufahriadi bersama Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol. Irman Sugema menemui para pendemo.
Sambil sedikit berbincang-bincang, keduanya menyalami satu per satu buruh yang tengah menyampaikan aspirasinya. Kapolda Jabar pun mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh para buruh. "Buruh sangat tertib," kata Kapolda.
Kapolrestabes Bandung juga mengucap hal yang sama. Ia bahkan berharap, aksi damai tersebut bisa ditiru oleh setiap pengunjuk rasa. "Semoga bisa lebih dewasa dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tak menghilangkan substansi yang ingin disampaikan," kata Irman kala itu.
Keramahan kedua petinggi polisi ini pun mendapat balasan dari buruh yang langsung memangku dan mengaraknya. Aksi damai yang berlangsung sekitar tiga jam ini berakhir pada pukul 14.30 WIB.
Mengomentari damainya aksi buruh, Koordinator Aliansi Buruh Jabar (ABJ), Ajat Sudrajat membenarkan. Menurutnya, ribuan buruh yang tergabung dalam ABJ memang berusaha menyampaikan aspirasinya dengan tertib tanpa unsur provokasi sedikit pun.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang beradab, tanpa menghilangkan substansi yang ada," kata Ajat, Kamis (3/201/2019).
Menurut Ajat, suasana kisruh yang menghiasi aksi unjuk rasa belakangan ini harus dihentikan jika kondusivitas ingin terus dijaga. Aksi penolakan terhadap hal yang dianggap salah akan berbalik keliru jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat.
"Kami menyuarakan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang kketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tapi kami tidak ingin penolakan ini berujung hal negatif lainnya," tandasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR