Hakim Pertanyakan Kerugian Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK

Meja Hijau

Senin, 30 September 2019 | 19:59 WIB

190930200339-hakim.jpg

kpk.go.id


HAKIM Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan hak konstitusional pemohon uji materi revisi Undang-undang KPK yang dirugikan dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/9/2019).

"Yang pokok, apa kerugian dari para pemohon, hak konstitusional apa yang kemudian dirugikan akibat berlakunya norma dari ketentuan yang sudah mengikat itu. Itu diuraikan," tutur dia.

Baca Juga: Aliansi BEM Jabar Tolak Perppu KPK

Enny Nurbaningsih menilai uraian dalam permohonan belum menunjukkan sisi kerugian hak konstitusional dari pemohon.

Pemohon sebanyak 18 orang yang tidak hanya mahasiswa, melainkan juga politisi itu pun dipertanyakan kedudukan hukumnya. Masing-masing pemohon dengan kedudukan hukumnya diminta untuk diuraikan karena tidak semua mahasiswa.

"Jadi tidak perlu pemohon sebanyak mungkin, tidak perlu, kalau ketangkap satu saja sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu sampai ratusan, tidak perlu juga," katanya.

Baca Juga: Soal Revisi UU KPK, FL2MI Pilih Jalur Konstitusi

"Yang penting ketangkap dimana letak kerugian hak konstitusional pemohon sudah cukup masuk pokok permohonan sepanjang objek yang mau diuji jelas," ujar Enny Nurbaningsih.

Kuasa hukum pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan uji formil atas revisi UU KPK karena menilai pembentuk undang-undang tidak membentuk undang-undang sesuai ketentuan berdasarkan UUD 1945.

Baca Juga: Mantan Plt Pimpinan KPK Minta Jokowi Tahan Diri Untuk Keluarkan Perppu

"Keputusan revisi diambil tiba-tiba dan pembahasan tertutup dan dalam waktu terbatas, bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat, pembentuk undang-undang justru mengesahkan undang-undang a quo meski ditolak habis-habisan," tutur Zico.

Dalam permohonannya, mahasiswa dari sejumlah universitas itu menyebutkan rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK hanya dihadiri 80 anggota dewan, bukan seperti klaim DPR sebanyak 289 anggota.

Baca Juga: Mensesneg Periapkan Draft Perppu terkait UU KPK

Selain uji formil atas revisi UU KPK, para mahasiswa tersebut juga mengajukan uji materiil proses pemilihan pimpinan KPK yang baru. Ketua KPK yang terpilih, Firli Bahuri, disebutnya semestinya membuat statusnya jelas setelah terdapat polemik tentang pelanggaran etik.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR