Aliansi BEM Jabar Tolak Perppu KPK

Bandung Raya

Senin, 30 September 2019 | 16:27 WIB

190930162829-alian.jpg

Rio Ryzki Batee

ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jawa Barat menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) KPK.

Ketua Aliansi BEM Jabar, Dede Robi Nuralam mengatakan bahwa pihaknya menilai belum ada kekosongan hukum di Indonesia yang mendesak, sehingga perly dikeluarkannya Perpu.

Mengingat berdasarkan syarat kontitusional dan yudisial, ada tiga alasan untuk menerbitkan Perpu, yakni kekosongan hukum, tidak ada hukum yang mengatur, dan ada UU/hukum tetapi tidak cukup teratur untuk mengatur.

"Kami menolak Perpu yang diterbitkan oleh Presiden, karena peraturan tersebut dikeluarkan jika ada yang penting atau menjadi prioritas," ungkapnya kepada wartawan di Teras Sunda Cibiru, Jln. AH.Nasution, Kota Bandung, Senin (30/9/2019).

Menurutnya berdasarkan apa yang dikaji oleh pihaknya akan tiga syarat tersebut, maka Indonesia belum mengalami kekosongan dan yang mengaturnya. Namun jika Perpu KPK dikeluarkan, maka presiden terjebak pada pelanggaran kriteria hukum dan konstitusi penerbitan Perpu tersebut.

"Solusinya dengan melakukan kajian matang terkait revisi UU KUHP dan rancangan undang-undang kontroversi. Apabila keputusan revisi UU KPK telah dibatalkan, jika terjadi suatu penolakan, lebih baik menempuh jalur hukum. Kami menolak intervensi gerakan yang tidak sesuai fokus aksi kemahasiswaan," tuturnya.

Dede menerangkan bahwa pihaknya mempertanyakan urgensi dikeluarkannya Perppu KPK. Karena tidak ada kekosongan pimpinan di lembaga anti rasuah tersebut. Bahkan, hingga saat ini KPK masih tetap bekerja melakukan pemberantasan korupsi dan menetapkan status tersangka kepada sejumlah pejabat publik.

Lebih jauh, pihaknya meminta agar KPK tidak politis sehingga fokus memberantas korupsi. Dengan demikian, tidak tebang pilih ketika melakukan penindakan akan tindakan korupsi.

"Kami meminta stop KPK berpolitik, karena merupakan lembaga independen. Lebih baik KPK fokus kepada pemberantasan korupsi," ucapnya.

Pihaknya juga akan melakukan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan tersebut. Yang diikuti oleh ratusan mahasiswa yang berasal dari universitas- universitas se-Jawa barat.

"Kita tidak mempersoalkan pelemahan atau penguatan KPK. Tapi yang kita persoalkan adalah stop KPK berpolitik," tambahnya.

Editor: Endan Suhendra

  • BERITA TERKAIT

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR