Soal Revisi UU KPK, FL2MI Pilih Jalur Konstitusi

Bandung Raya

Minggu, 29 September 2019 | 18:22 WIB

190929182457-soal-.jpg

Rio Ryzki Batee

FORUM Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Jawa Barat akan melalui jalur konstitusional, terkait persoalan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih jauh, ada 10 perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat yang akan mengawal persoalan tersebut.

Anggota Komisi 3 Pengurus Pusat FL2MI, Acep Jamaludin mengatakan bahwa pihaknya kini, tengah mengkaji terkait permasalahan akan Revisi UU KPK. Hasil dari pembahasan tersebut, akan diaspirasikan secara konstitusional kepada lembaga terkait.

"Kita melihat gejolak yang masif oleh mahasiswa, akan Revisi UU KPK yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketika terjadi gerakan di jalan, maka perlu juga elemen mahasiswa yang melalui jalur konstitusional juga," ungkapnya usai FGD Polemik Revisi UU KPK di Hotel Shakti, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (29/9/2019).

Menurutnya saat ini, penolakan mahasiswa akan Revisi UU KPK didasari akan lemahnya indepedensi KPK. Mengingat akan ada Dewan Pengawas, yang mengatur kinerja dari komisi yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia tersebut.

"Memang dewan pengawas yang dibentuk oleh Presiden ada tim seleksi, tapi yang disoroti oleh mahasiswa akan lemahnya indepensi KPK. Contohnya ketika mau menyelidiki harus izin ke dewan pengawas dan lain sebagainya," tuturnya.

Dikatakannya walau melalui jalur yang berbeda, namun pihaknya tetap melakukan konsolidasi dengan mahasiswa yang turun ke jalan. Akan tetapi, tetap melihat maksud dari gerakan mahasiswa, sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang menungganggi aksi tersebut.

Lebih jauh, pihaknya memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa murni terkait persoalan perundang-undangan. Dimana dinilai akan berdampak pada masyarakat dan Indonesia kedepannya.

"Di kawan-kawan mahasiswa juga tidak ada narasi untuk mengarah ke istana, tapi memang murni karena persoalan revisi UU KPK. Kalau ada isu itu berarti ada yang menunggangi," katanya.

Acep menambahkan bahwa pihaknya menghimbau kepada seluruh mahasiswa FL2MI di berbagai wilayah di Indonesia agar membuat analisis kajian tentang Rancangan Undang-Undang, yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa agar tetap fokus pada narasi perjuangan (penolakan RUU) serta berhati-hati untuk tidak ditunggangi kepentingan elit politik," tambahnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR