Tindak Pidana Korupsi KPK Bikin Gaduh karena Publik Harus Tahu

Nasional

Kamis, 26 September 2019 | 20:00 WIB

190926200246-tinda.jpg

Tok Suwarto

Para narasumber bedah buku "Melawan Korupsi Tanpa Gaduh" karya mantan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, Widyo Pramono, di UNS Solo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi berbeda dengan polisi dan jaksa, yaitu berdasarkan undang-undang KPK harus bertanggungjawab kepada publik. Sehingga akibatnya dalam implementasi pelaksanaan tugas, KPK selalu menimbulkan friksi karena setiap tindakan yang dilakukan KPK harus disampaikan ke publik melalui media.

"Sedikit banyak saat menetapkan tersangka terhadap seseorang yang punya jabatan dan posisi strategis, misalnya, sering membuat gaduh. Karena publik harus tahu apa yang sedang kami kerjakan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, ketika berbicara dalam bedah buku "Melawan Korupsi Tanpa Gaduh", karya mantan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas), Widyo Pramono, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (26/9/2019).

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, menurut Alexander Marwata, KPK sebenarnya memiliki kewenangan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan maupun Polri. Namun dalam praktik, koordinasi itu belum berjalan sesuai ketentuan undang-undang, di antaranya karena belum ada quality assurance pada kasus korupsi yang ditangani pihak aparat penegak hukum.

"Hakim, misalnya, seharusnya menjadi filter apakah suatu kasus termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Tetapi, sejauh ini hal tersebut belum berjalan baik, karena masih ada ketakutan di kalangan hakim," ungkapnya.

Wakil Ketua KPK itu berpendapat, syarat menjadi aparat penegak hukum baik sebagai jaksa, hakim, maupun polisi hanya ada dua, yakni berintegritas dan berkualitas. Dia menegaskan, kedua hal itu merupakan kunci sekaligus permasalahan di Indonesia sekarang ini.

Pada bagian lain, Alexander Marwata, mengungkapkan, setiap tahun KPK menerima rata-rata antara 6.000 sampai 7.000 laporan masyarakat yang diduga merupakan kasus tindak pidana korupsi. Namun setelah diteliti, di antara ribuan laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana korupsi hanya sekitar 1.000 kasus. Padahal, kemampuan KPK menangani perkara tindak pidana korupsi tidak lebih dari 75 kasus.

"Itu sebabnya, pada 2018 indeks penegakan hukum (IPH) di Indonesia berada di urutan ke-20. Sedangkan indeks persepsi korupsi (IPK) di angka 38. Ini jarak yang jauh. Hampir setengahnya. IPK kita masih sangat lambat, karena berkaitan erat dengan masalah ketidakpastian hukum, masih adanya mafia hukum, termasuk suap menyuap yang terjadi sampai sekarang," tandasnya.

Dalam bedah buku dengan narasumber Dr. Bandi, Wakil Rektor II UNS Bidang Umum dan Keuangan yang juga dosen FEB UNS, serta Dr. Hari Purwadi, dosen FH UNS, Widyo Pramono sebagai penulis menyebutkan, melawan korupsi tanpa kegaduhan adalah sebuah kemungkinan. Di antara tulisan dalam bukunya, mantan Jamwas Kejakgung itu menyatakan, tanpa gaduh diartikan melawan korupsi melalui penegakan hukum yang sesuai dengan rule of the game, tata krama, adat istiadat, dan ajaran agama untuk menuntun umatnya berpikiran jernih, amanah, adil dan jujur. Gelar perkara juga secara transparan, dan penentuan langkah yang tegas, jelas, dan tidak ada beban.

"Sebagai contoh di Hari Anti Korupsi Se Dunia 9 Desember 2014. Saat itu Kejaksaan menyatakan P-21, menahan para tersangka dan melimpahkan sebanyak 111 berkas perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Hasilnya, dalam perkembangan kemudian tidak ada terdakwa yang dibebaskan pengadilan," ungkapnya.

Widyo Pramono menekankan, publikasi penanganan tindak pidana korupsi di media massa sejak penetapan tersangka tidak boleh gaduh. Selain itu, saksi dalam perkara korupsi juga tidak boleh diperlakukan semena-mena, seperti saat mengajukan pertanyaan dilarang intimidatif yang memunculkan ketakutan pada saksi.

"Kalau memang saksi tidak melakukan sesuatu, tidak bekerjasama dalam tindak pidana korupsi, ya katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saksi jangan mau dipaksa dan digiring ke alur penyidik. Di sini tugas lawyer untuk mendampingi saksi," imbuhnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR