BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Majalengka Teken MoU

Daerah

Kamis, 12 September 2019 | 16:01 WIB

190912160238-bpjs-.jpg

ist


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cirebon melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka di kantor aula setempat.

MoU kedua lembaga tersebut berkaitan dengan penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejari Majalengka Sri Indianti mengemukakan, penandatangan nota kesepahaman ini untuk mendampingi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan bantuan, saran, dan permasalahan hukum, terkait hukum perdata dan tata usaha negara.

"Fungsi kita ini sebagai pengacara negara yang akan mendampingi BPJS, ketika menghadapi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan," katanya dalam rilis yang diterima galamedianews, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, BPJS merupakan salah satu perusahaan milik negara yang harus mendapatkan pendampingan dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau hukum perdata ini tidak ada sanksi hukumnya. Kita hanya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Apalagi, BPJS sendiri kehadiranya memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cirebon Multanti. Dia menjelaskan, kerjasama ini bertujuan menangani penyelesaian permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Kerja sama ini bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan amanat Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," paparnya.

Menurut dia, MOU ini juga sangat membantu institusi BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya seperti mendaftarkan pekerjanya dan memenuhi kewajibannya membayar iuran atau yang menunggak iuran BPJS ketenagakerjaan.

"Ada 4 perusahaan dengan total piutang iuran Rp 228.432.217 yang tidak patuh," ujarnya.

Dijelaskan dia,  saat ini pihaknya tengah melakukan pemanggilan pembinaan kepatuhan terhadap 84 perusahaan yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (Perusahaan Wajib Belum Daftar-PWBD).Hadir pada kesempatan itu para pejabat di lingkungan Kejari setempat dan Kepala Cabang Perwakilan BPJS Majalengka.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR