Pustapako UNS Keluarkan Pernyataan Sikap Tanggapi Revisi UU KPK

Nasional

Rabu, 11 September 2019 | 21:10 WIB

190911211200-pusta.jpg

Tok Suwarto

PUSTAPAKO UNS bersama sejumlah aktivis BEM UNS menandatangani pernyataan sikap menanggapi upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK

PUSAT Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (Pustapako) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, yang didukung aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS, mengeluarkan pernyataan sikap dalam menanggapi usulan DPR-RI untuk merevisi UU KPK. Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani di gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) kampus Kentingan, Rabu (11/9/2019) siang, PUSTAPAKO UNS akan menjadi garda terdepan dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Dengan bantuan Presiden yang punya wewenang dan kekuasaan untuk menjaga KPK tetap kuat, kami siap untuk untuk bekerjasama mengawal Presiden dalam menyelamatkan Indonesia dengan misi anti korupsi di Indonesia," kata Khresna Bayu Sangka, Ph.D, Kepala PUSTAPAKO UNS seusai penandatanganan pernyataan di lembaran kertas.

Kepala Pustapako itu mengatakan kepada wartawan, ada cita-cita luhur bangsa yang saat ini rusak akibat korupsi yang merajalela. KPK sebagai tonggak utama dalam upaya melawan korupsi, sekarang sedang diserang dan dilemahkan dari berbagai sisi.

"Usulan DPR-RI untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK merupakan indikasi upaya pelemahan KPK melalui revisi UU tersebut," jelasnya.

Pustapako UNS, menurut dia, juga mencermati beberapa upaya melemahkan KPK, di antaranya Pansel Capim KPK yang meloloskan beberapa nama yang ditengarai punya rekam jejak bermasalah, pelanggar etik dan tidak patuh pada LHKPN. Hal itu berpotensi melumpuhkan KPK dari dalam, dan PUSTAPAKO melihat ada potensi pelemahan itu jika mereka terpilih menjadi pimpinan KPK.

Menyinggung revisi UU No 30 tentang KPK, Kepala PUSTAPAKO UNS menengarai, revisi tersebut berisi pasal yang justru meringankan hukuman bagi koruptor. Bahkan UU hasil revisi memberi label korupsi sebatas kejahatan keuangan, bukan tindak kriminal luar biasa.

"Tentu ini tidak dapat disebut revisi, tetapi remisi UU karena sanksi pidananya lebih ringan dari UU sebelumnya," sambungnya.

Pustapako UNS menilai, revisi UU KPK akan membunuh independensi KPK. Segala bentuk kewenangan KPK yang selama ini efektif untuk menjaring koruptor, dalam revisi UU telah mengamputasi peran KPK. Jika reviai itu berhasil, dikhawatirkan pemberantasan korupsi akan kembali ke zaman sebelum KPK hadir.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR