Mahasiswa Kembali Demo Wali Kota dan DPRD Tasikmalaya

Daerah

Rabu, 11 September 2019 | 18:00 WIB

190911180222-demon.jpg

Septian Danardi


MAHASISWA dan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Mahasiswa Dan Masyarakat Tasikmalaya (FAMMIT) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (11/9/2019).

Mereka menuntut Wali Kota Tasikmalaya H. Budi Budiman untuk hadir dan menemui massa aksi. Pasalnya sejak ditetapkannya jadi tersangka oleh KPK, Wali Kota seolah alergi dengan mahasiswa yang menggelar aksi.

"Jika tidak mau menemui massa aksi dan menampung aspirasi warganya, lebih baik Wali Kota mundur dari jabatannya," kata Korlap Aksi Ajat Munajat, usai melaksanakan aksi.

Dikatakannya, pihaknya sudah menyampaikan aksi serupa dan akan tetapi aspirasi dan suara massa tidak didengar. Aksi ini merupakan bagian dari kegundahan mahasiswa dan masyarakat Kota Tasikmalaya atas status tersangka Wali Kota.

"Kita sebagai bagian dari Warga Kota Tasikmalaya tidak mau dipimpin oleh koruptor. Budi Budiman sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tetapi sampai saat ini belum dilakukan eksekusi," katanya.

Di saat Wali Kota tidak mundur, kata Ajat, berarti sudah melakukan pendoliman terhadap rakyat. Gerakan ini dianggap nyanyian kosong padahal kami adalah bagian dari masyarakat.

"Kita akan berangkat ke KPK untuk menyampaikan aspirasi kita agar status tersangka budi lebih jelas. Pemerintahan yang dipimpin oleh koruptor maka lebih baik kita bubarkan saja," ujarnya.

Menurutnya, di saat ada warga yang ingin menyampaikan aspirasi tetapi Wali Kota tidak pernah muncul. Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda tidak ada, kepada siapa warga harus menyampaikan aspirasi, dilain pihak aksi penyampaian aspirasi kita seolah olah sengaja akan dibenturkan dengan Polisi dan Pol PP.

Aksi dilanjutkan ke DPRD Kota Tasikmalaya. Massa menuntut Pimpinan Dewan untuk bisa berkomunikasi dengan penegak hukum. Status hukum Budi Budiman yang sudah menjadi tersangka oleh KPK tetapi faktanya KPK melemahkan dirinya sendiri dengan belum menjemput Budi Budiman.

"Kami mempertanyakan sikap Dewan atas status Budi Budiman. Upaya apa yang akan dilakukan oleh DPRD terhadap status Wali Kota Tasikmalaya," katanya.

Menanggapi massa aksi Pimpinan Sementara DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim mengatakan, saat ini bahwa tugas pimpinan sementara adalah memimpin rapat-rapat, membentuk fraksi, membentuk pimpinan depinitif. Pada prinsifnya DPRD Kota Tasikmalaya mendukung KPK dalam upaya memberantas Korupsi.

"Status Wali Kota bolanya ada di KPK dan DPRD Kota Tasikmalaya tidak memiliki kewenangan apapun atas status hukum walikota. Hari ini DPRD sangat mensupport aksi yang dilakukan peserta aksi dan semoga KPK bisa mendengarkan suara dan aspirasi," katanya.

Dikatakanya, kewenangan DPRD Kota Tasikmalaya ada setelah putusan hukumnya inkrah dan DPRD Kota Tasukmalaya akan melakukan semua hak-haknya. "Sekali lagi DPRD mendukung semua upaya KPK dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Ketua dari Fraksi Golkar H. Nurul Awalin menyebutkan, berbicara lembaga DPRD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disaat DPRD Kota Tasikmalaya ditanya atas sikapnya, sulit untuk menjawab.

Karena hukum tidak bisa diintervensi apalagi oleh DPRD. Maka ketika DPRD mengambil sikap maka akan menimbulkan kegaduhan yang ujungnya akan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi Kota Tasikmalaya.

Anggota dewan dari fraksi PKB Wahid mengatakan, aspirasi massa aksi kami terima. Tetapi kita tidak bisa melakukan langkah apapun atas status hukum Budi Budiman dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.

"Kejadian ini merupakan pembelajaran bagi kita semua di DPRD Kota Tasikmalaya. Kami paling hanya bisa menampung aspirasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK yang memiliki kewenangan hukum," katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PPP Ajat Sudrajat mengungkapkan, mendukung penuh dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sumpah kami saat dilantik yaitu akan melaksanakan dan taat atas perundang-undangan yang berlaku.

Sikap kami tunduk dan patuh atas perundang undangan yang berlaku yaitu Wali Kota masih memiliki kewenangan dengan status yang diembannya sekarang.
"Ada saatnya Dewan bergerak pada saat yang bersamgkutan sudah berstatus terpidana," katanya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR