Korupsi DAK SMP, Bupati Cianjur Nonaktif Divonis 5 Tahun Penjara

Meja Hijau

Senin, 9 September 2019 | 17:44 WIB

190909174610-korup.jpg

Lucky M. Lukman


MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Revano Muchtar. Terdakwa Irvan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik SMP di Kabupaten Cianjur.

Selain hukuman badan, Irvan juga dijatuhi denda sebesar Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hukuman yang diterima Irvan lebih rendah dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum (PU) KPK.

Sebelumnya, PU KPK menuntut agar Irvan dihukum 8 tahun penjara, denda Rp 500 subsidair 6 bulan penjara. Irvan juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 900 juta serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Irvan telah melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dakwaan kedua. Hal itu terungkap dalam sidang agenda penyampaian putusan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin (9/9/2019).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Irvan Revano Muchtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 12 huruf f. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 250 juta, subsidair 3 bulan kurungan," tutur Ketua Majelis Hakim Daryanto, membacakan amar putusannya.

Sebelum membacakan amar putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengkorupsi dana untuk kemajuan pendidikan, mencederai dunia pendidikan dan tidak mengakui perbuatan. Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Pun demikian dengan Penuntut Umum KPK.

Dalam paparannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Irvan telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Bupati Cianjur yang mempunyai kewenangan antara lain melaksanakan penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Terdakwa memaksa seseorang yaitu memaksa para kepala sekolah penerima DAK fisik bidang pendidikan SMP Tahun Anggaran 2018.

"Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan potongan penerimaan DAK fisik," tambah Majelis Hakim.

Diuraikan Majelis Hakim, awalnya Bupati Irvan mengajukan proposal DAK Fisik SMP tahun 2018 ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan nilai Rp 945 miliar. Akan tetapi Bappenas hanya menyetujui dengan memberikan dana sebesar Rp 48 miliar.

"Jumlah tersebut untuk pembangunan fisik ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi ruang belajar dan yang lainnya di 137 SMP di Cianjur," terangnya.

Terdakwa Irvan, lanjut Majelis Hakim, melalui terdakwa lainnya meminta agar para penerima menyisihkan sebesar 7 persen dari dana DAK. Para penerima menyetujui dan memberikan kepada Irvan melalui empat tahapan pemberian.

Hakim merinci, pemberian tahap pertama sebesar Rp 618.460.000, dilanjutkan dengan tahap kedua sebesar Rp 1.495.975.000, lalu pemberian ketiga Rp 2.849.032.500 dan yang terakhir sebesar Rp 1.980.392.500. "Sehingga seluruhnya berjumlah Rp 6.943.860.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu," jelasnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR