Bupati Bandung Barat Hentikan Rekrutmen dan Pengangkatan TKK

Bandung Raya

Senin, 9 September 2019 | 11:40 WIB

190909114156-bupat.jpg

BUPATI Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menghentikan rekrutmen atau pengangkatan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Tak hanya itu, TKK yang sekarang bakal diharuskan secara bertahap hingga nol pada 2023.

"Kebijakan ini (penghentian) TKK sudah kita putuskan bersama dengan sekda dan seluruh kepala perangkat daerah. Ini sesuai dengan aturan,  salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," katanya di Padalarang, Senin (9/9/2019).

"Aturan di pusat kan jelas, ke depan tidak ada lagi TKK karena  akan digantikan PPPK. Jadi salah, kalau daerah masih melakukan pengangkatan TKK," imbuhnya.

Keberadaan TKK, lanjut Umbara, di satu sisi masih sangat dibutuhkan. Pasalnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Bandung Barat terus berkurang sementara pengangkatan CPNS baru tak sebanding dengan PNS yang pensiun.

"Pada prinsipnya pemerintah akan berupaya supaya para TKK dapat bekerja. Baik menjadi PPPK melalui proses seleksi, disalurkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, ataupun mengikuti program Skill Development Center (SDC), paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat Asep Ilyas menambahkan dihapuskannya tenaga honorer seiring dengan  terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pada 22 November 2018.

Pada pasal 4 PP Nomor 49/2018 disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

"Sementara dalam pasal 96 disebutkan pembina Kepegawaian dilarang menganagkat pegawai non-PNS dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan," papar Asep Ilyas.

Ia menambahkan, pegawai nion-PNS dalam jangka waktu paling lama lima tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan.

Ia mengakui, Pemkab Bandung Barat kekurangan PNS. Saat ini jumlah PNS sebanyak 8.416 orang dimana sekitar 80 persennya tenaga pendidik dan kesehatan.

"Sebenarnya kebijakan pak bupati ini bersifat kesepahaman pengendalian.pegawai non PNS. Mengingat jumlah TKK sudah banyak mencapai 3.876 orang dan.juga tindaklanjut dari kebijakan pusat," paparnya.

Ia mengungkapkan, tahun ini Kabupaten Bandung Barat mendapat kuota 350 PPPK dan CPNS. Terdiri dari 70 persen atau 245 kuota PPPK dan 105 CPNS.

"Untuk pelaksanaan seleksinya kita masih menunggu informasi dari pusat. Tapi yang jelas tahun ini," tuturnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR