Bunda PAUD Kabupaten Bandung: Kesejateraan Guru PAUD harus Diperhatikan

Bandung Raya

Rabu, 4 September 2019 | 17:53 WIB

190904175407-bunda.jpeg

dok


MENJAMURNYA lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bandung, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga pengajarnya. Pasalnya, selama ini kesejahteraan guru PAUD dikelola secara mandiri oleh yayasan yang menaunginya.

Bunda PAUD Kabupaten Bandung, Kurnia Agustina Naser mengatakan, selama ini upah para Guru PAUD berbeda-beda tergantung kebijakan dari yayasan.

"PAUD merupakan dasar dari pembinaan anak-anak pada masa keemasan. Ketika salah mendidik, salah mengawal anak, tentu tidak bisa dibayangkan kerugian orang tua di masa mendatang," ujar Kurnia saat diwawancara usai menghadiri acara Gebyar 2.000 Anak Usia Dini 2019 tingkat Kabupaten Bandung di Dome Bale Rame, Soreang, Kab. Bandung, Rabu (4/9/2019).

Perempuan yang akrab disapa Nia itu menilai, peran guru PAUD memang menjadi tonggak utama dalam pembentukan karakter anak, selain pendidikan yang diberikan orang tua di rumah. Oleh karena itu, jasa guru PAUD tidak bisa dinilai dengan uang.

Selama ini, kata dia, Pemkab Bandung telah mengadakan program kesetaraan dan sertifikasi, sebagai bentuk perhatian bagi para tenaga pengajar PAUD. Meski kurang berkompeten dalam menjelaskan terkait program itu, Nia menyebut, program tersebut salah satu triger agar para guru PAUD tetap semangat untuk mengajar.

"Tugas pendidik PAUD merupakan tugas yang berat. Di luar negeri tenaga pendidik PAUD itu sekelas Profesor, Doktor. Di kita masih dibuka kelas perkuliahan agar tenaga pendidik nantinya kompeten dan berkualitas," katanya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan, di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 1.800 lembaga PAUD dengan jumlah tenaga pendidiknya kurang lebih 5.000 orang.

Menurut Juhana, tenaga pendidik PAUD di Kabupaten Bandung merupakan relawan (volunteer). Pasalnya, PAUD merupakan bentuk pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

"Hadirnya PAUD ini kebutuhan masyarakat. PAUD merupakan bentuk potensi partisipasi masyarakat, karena memang hadir untuk kebutuhan masyarakat," ujar Juhana diwawancarai di tempat yang sama.

Juhana menuturkan, tenaga pengajar PAUD bukanlah sebuah pekerjaan yang menuntut untuk mengharapkan gaji. Tenaga pengajar PAUD memiliki keinginan sendiri untuk mendidik dan mengajar, karena memiliki jiwa volunteer yang profesional.

"Menjadi guru PAUD tidak membicarakan masalah kesejahteraan. Kami memang ada bantuan. Tapi tidak fokus untuk kesejahteraan guru. Lebih ke bantuan sarana, prasarana, peningkatan mutu metodelogi hingga alat peraga," katanya.

Ia menambahkan, anggaran dari APBN dan APBD senilai Rp 60 miliar peruntukannya lebih ke bantuan operasional PAUD se-Kabupaten Bandung. "Kalau yang ada gaji itu guru TK, yang didirikan pemerintah. Seperti yang di Cileunyi dan Soreang. Karena gurunya statusnya PNS. Kalau PAUD tidak," ujarnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR