Ahli Hukum UI: Pelantikan Ema Sumarna sebagai Sekda Sesuai Prosedur

Meja Hijau

Selasa, 3 September 2019 | 22:05 WIB

190903220642-ahli-.jpg

Lucky M. Lukman

SAKSI Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang menegaskan, pengangkatan dan pelantikan Ema Sumarna menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial sudah sah.

Ia menjelaskan, prosedur yang ditempuh Oded sudah mengikuti Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, serta sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini tetap menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), keputusan itu menjadi sah karena sudah menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini wali kota. Kedua prosedurnya sudah diikuti karena mengikuti peraturan perundang-undangan baik dalam ruang waktu Pasal 71 UU 10 2016 maupun dalam pasal 53 UU nomor 5 2014," ungkap Dian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jln. Diponegoro, Selasa (3/9/2019).

Dian juga menuturkan, keputusan Oded untuk mengganti usulan calon Sekda juga tidak melanggar aturan.

"Perubahan itu dimungkinkan karena di dalam pasal 53 undang-undang 30 tahun 2014 boleh melakukan perubahan sepanjang ada alas faktanya atau alas hukumnya," tambahnya.

Oleh karenanya, Dian menegaskan, pengangkatan dan pelantikan Ema sudah sesuai dengan aturan. Yakni manakala Oded telah menjabat lebih dari enam bulan, sehingga tidak lagi terikat oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Tidak apa-apa kalau di luar waktu di masa Pilkada. Terpenting sudah melewati itu, ya silahkan," cetusnya.

Menurut Dian, surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga tidak mengikat jika kepala daerah sudah melewati enam bulan masa kepemimpinan terhitung sejak hari pelantikan.

"Sebenarnya itu tidak mengikat. Tapi menjadi prosedur tambahan. Bahwa itu proses pengangkatan, pemberhentian atau pemindahan sudah mengikuti prosedur peraturan perundangan," jelasnya.

Pada sidang kali ini juga turut dihadirkan Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna bertindak sebagai saksi fakta. Dalam kesempatan tersebut, Ema memberikan kesaksian sesuai dengan proses lelang jabatan sekda yang diikutinya pada 2018 lalu.

Sementara itu, kuasa hukum Wali Kota Bandung, Bambang Suhari mengungkapkan, akan kembali menghadirkan satu orang saksi fakta dan seorang saksi ahli di persidangan berikutnya.

"Kami akan menghadirkan dan meminta diagendakan pada minggu depan saksi ahli dari ilmu pemerintahan dan satu orang saksi fakta," ujar Bambang.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR