82 Badan Usaha Belum Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Bandung Raya

Jumat, 23 Agustus 2019 | 16:45 WIB

190823164012-82-ba.jpg

Dendy Riksandi/job

SEBAGAI upaya dalam penegakan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan belum menyelesaikan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bandung menyerahkan sebanyak 120 Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari 120 SKK ini, 38 badan usaha yang belum mendaftar dan 82 badan usaha yang menunggak/belum patuh membayar iuran.

"Terkait penegakan kepatuhan badan usaha yang belum mendaftar dan yang belum patuh membayar iuran, kami telah menyerahkan SKK sebanyak 120 kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk di tindak lanjuti." ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Mokhamad Cucu Zakaria saat menggelar press conference bersama Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Kegiatan tersebut merupakan sebuah implementasi dari Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Bandung dengan Kejaksaan Negeri Bandung. Sebagai badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukun dan keadilan, Kejaksaan dapat melakukan penanganan dan penyelesaian masalah ketidakpatuhan badan usaha sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

"Terhadap 120 badan usaha tersebut, sebelumnya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung bersama dengan Petugas Pemeriksaan Kepatuhan di internal kami. Namun kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung melalui SKK ini dikarenakan tidak adanya tanggapan dari badan usaha tersebut." ujar Cucu.

Sejauh ini, dari 38 badan usaha terdapat 530 pekerja yang belum mendaftar. Selanjutnya tunggakan dari 82 badan usaha yang belum menyelesaikan pembayaran iuran diperkirakan sebesar 1 milyar 20 juta rupiah.

Menanggapi penyerahan SKK tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nurizal Nurdin melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Firman Setiawan mengungkapkan bentuk dukungan dan apresiasi untuk segera melakukan tindakan dari ketidakpatuhan 120 badan usaha.

"Dalam hal ini kejaksaan akan melakukan tindaklanjut berdasarkan SKK badan usaha tersebut, karena program ini bersifat wajib maka dengan itu kami wajib melakukan penanganan sesuai regulasi yang berlaku." ujar Firman.

Dengan berjalannya proses ini diharapkan kepada badan usaha yang belum mendaftar atau masih belum menyelesaikan iuran dapat segera mendaftar atau menyelesaikan tunggakan. (Dendy Riksandi/job)

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR