Proses Lelang 6 Jabatan Di Pemkab Garut Terkendala Aturan Baru

Daerah

Rabu, 21 Agustus 2019 | 19:13 WIB

190821184432-prose.jpeg

Pikiran Rakyat

Ilustrasi.

PROSES lelang jabatan untuk 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terkendala aturan baru yang mengharuskan adanya rekomendasi dari Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (Menpan) RI.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan setelah pihaknya melaksanakan rotasi mutasi terhadap sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada minggu kemarin, saat ini terdapat sejumlah jabatan yang kosong di lingkup Pemkab Garut yang pihaknya harus lakukan open bidding.   

"Kita sudah mendaftarkan ke Komisi ASN. Namun dari Komisi ASN, ini harus ada rekomendasi dari Menpan karena ada aturan baru," ujarnya, Rabu (21/8/2019).

Karenanya, Helmi berharap, rekom dari Menpan tersebut segera turun agar proses open bidding untuk jabatan kepala dinas yang mengalami kekosongan di 6 SKPD tersebut bisa segera dilaksanakan.

"Kalau rekomendasi ini sudah disampaikan kepada Bupati, proses open bidding segera bisa dilaksanakan. Mengingat kita ini sedang dalam proses pembangunan di tengah, jangan sampai terhambat," ucapnya.

Adapaun, terang Helmi, 6 SKPD yang akan dilelangkan tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Disperindag, Diskominfo, Disperkim, Dibas Sosial, dan Rumah Sakit Umum dr. Slamet.  

Helmi menyebutkan, untuk proses lelang di 6 SKPD tersebut Pemkab Garut sudah menyiapkan panitia seleksi (Pansel). Sehingga jika minggu depan sudah ada rekom dari Menpan, maka proses open bidding ini akan segera dilaksanakan.

Ia menuturkan, lelang jabatan ini merupakan promosi bagi pejabat baru dari eselon 3. Namun jika ada eselon 2 yang berminat, lanjut Helmi, maka bisa saja mendaftar.   

"Ya ini untuk promosi, tapi tidak menutup kemungkinan bagi pejabat eselon dua kalau ada yang minat," katanya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR