Usai Dilantik Pimpinan DPRD Sementara Langsung Tolak Audensi, Lecehkan Stampel DPRD

Daerah

Sabtu, 17 Agustus 2019 | 18:15 WIB

190817174934-usai-.jpg

Robi Taufik Akbar


ADANYA penolakan untuk beraudensi terkait nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh DPRD Garut. Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) dan Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB), menilai wakil rakyat yang dilantik pada Selasa 13 Agustus 2019, sudah tidak menunjukan pro rakyat.

"Saat kita aksi unjukrasa pada saat pelantikan anggota DPRD, mereka tidak mau menerima dan kami mengajukan permohonan untuk beraudensi. Ini kan buntut unjukrasa yang sempat memanas dengan petugas pengamanan. Ternyata audensi yang kami ajukan langsung mendapatkan penolakan dengan bahasa permakluman," ujar Ketua LPKLG, Tatang yang didampingi Koordinator KMB, Abu Musa Hanif, Sabtu (17/8/2019).

Dikatakan Tatang, menyesalkan atas surat adanya penolakan penerimaan audensi yangg dilayangkan oleh DPRD Garut. Dalam surat yang di tandatangani oleh ketua DPRD sementara, Euis Ida Wartiah, dewan belum bisa menerima karena belum terbentuk alat kelengkapan dewan.

"Alasan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD), itu bukan alasan yang masuk di akal. Dewan kan sudah dihitung gajihnya saat pelantikan dilakukan. Masa mau makan gajih buta saja bisanya," ujarnya.

Ia menuturkan, seyogianya pimpinan dewan yang telah di lantik bisa peka terhadap permasalahan rakyat, inikan aksi lanjutan setelah pada waktu hari pelantikan kita tidak di terima itu masih bisa maklum walaupun kecewa,

"Tadinya saya berharap dewan yang baru bisa lebih aspiratip tapi nyatanya masih tidak ada perubahan, kalau begini caranya Euis Ida Wartiah tidak cocok dan tidak mampu untuk memimpin dewan. Dia membiarkan penderitaan kami, untuk memberikan solusi, kami tidak bisa menunggu sampai terbentuk nya komisi komisi," tegasnya.

Lagi pula aku Tatang, PKL dalam audensinya tetap ingin di terima oleh pimpinan dewan sebagai pemutus kebijakan. Permasalah PKL ini sudah berlarut larut, kasian mereka yang kehilangan mata pencahariannya.

Sementara Koordinator Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) Abu Musa Hanif, selain tidak layak untuk memimpin DPRD, ada legilitas lembaga yang memang telah benar-benar salah penempatannya. Seharusnya, stampel yang dibubuhkan pada surat seharusnya bersifat sementara tidak seperti yang di terima, Euis Ida Wartiah kayak yang sudah ditetapkan sebagai Ketua DPRD.

"Kami menilai tidak layak untuk dijadikan pimpinan. Terlebih kedepan juga akan terus melayangkan surat permakluman atau yang lebih jelasnya penolakan. Kami akan terus bergerak membela masyarakat yang tertindak, serta dihianati oleh DPRD," tegas Abu.

Abu mengatakan, penolakan untuk menerima audensi tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh lembaga DPRD. Yang mana mereka berdalih belum terbentuknya AKD. Padahal, ada tidaknya AKD mereka tetap wakil rakyat yang selama lima tahun akan mengayomi.

Sementara Euis Ida Wartiah, pimpinan DPRD sementara, mengatakan, permakluman dilayangkan karena belum terbentuknya Alat Kelangkapan Dewan (AKD).

"Nanti audensi akan kita terima setelah terbentuknya AKD," katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR