Puluhan Mahasiswa Minta KPU Verifikasi Anggota DPRD Terpilih Bebas Kasus Hukum

Bandung Raya

Rabu, 14 Agustus 2019 | 16:06 WIB

190814160812-puluh.jpg

Rio Ryzki Batee


PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Jawa Barat melakukan aksi damai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat. Mereka meminta KPU Jabar untuk memverifikasi para anggota DPRD terpilih, sehingga bersih dari korupsi dan kasus hukum lainnya.

Dalam aksinya para mahasiswa tersebut, membawa spanduk yang bertuliskan "DPRD bersih dari status hukum", "Simbol Demokrasi Telah Mati", "Kami butuh pemimpin yang bersih" dan lain sebagainya.

Koordinator Gerakan Pemuda Mahasiswa Jabar, Ogi Marogi mengatakan bahwa kedatangan puluhan mahasiswa tersebut, dalam rangka menuntut agar anggota dewan untuk periode lima tahun kedepan bersih dari korupsi, termasuk persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, pihaknya meminta KPU melakukan verifikasi sebelum mengesahkan anggota DPRD Jabar terpilih. 

"Kami menuntut anggota dewan yang disahkan harus benar-benar bersih, baik individu maupun keluarganya, baik dari praktik korupsi maupun masalah hukum lainnya," ungkapnya pada aksi damai di Sekretariat KPU Jabar, Jln. Garut, Kota Bandung, Rabu (14/8).

Menurutnya ada indikasi calon anggota dewan maupun keluarganya yang terlibat tindak pidana korupsi. Sehingga anggota dewan terpilih yang memimpin 5 tahun kedepan, harus terverifikasi dan benar-benar bebas dari persoalan korupsi ataupun masalah hukum. 

Dikatakannya tidak menjadi persoalan siapapun yang duduk di DPRD Jawa Barat kedepan, namun yang penting adalah pribadi si calon anggota dewan kehormatan, dengan keluarganya yang notabene terindikasi telah melakukan dugaan pelanggaran hukum.

"Ada salah satu anggota DPRD yang keluarganya terindikasi korupsi. Untuk partainya saya tidak bisa menyebutkan, tapi merupakan salah satu partai pemenang di Jawa Barat," terangnya.

Pihaknya menilai sebagai lembaga legislatif negara yang notabene tugasnya adalah melakukan control,budgeting, dan membentuk perundang-undangan, harus dari kalangan yang bersih dari jeratan hukum baik pidana mau perdata. 

"Karena jika tidak bersih berpotensi
akan melakukan penyelewengan dalam kekuasaannya, termasuk menyelamatkan keluarganya sendiri, bukan untuk warga Jawa Barat," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR