Kesadaran Warga Garut Bayar BPJS Masih Rendah

Daerah

Selasa, 13 Agustus 2019 | 21:52 WIB

190813212416-kesad.jpg


KESADARAN warga Garut yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri untuk membayar iuran masih rendah. Hal ini terlihat dari besarnya tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri atau individu di Garut yang terbilang besar.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Garut, Rahmanto Fauzi, mengatakan, saat ini tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri atau individu di kabupaten Garut mencapai hingga Rp 50 miliar per tahunnya. Menurutnya, jumlah tersebut bahkan merupakan yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

"Tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri atau individu di Garut memang merupakan yang terbesar di Jawa Barat, yakni mencapai Rp 50 miliar. Ini akibat rendahnya kesadaran peserta dalam membayar iuran," ujarnya, Selasa (13/8/2019).

Menurut Rahmanto, besarnya nilai tunggakan iuran dari peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Garut ini tak menutup kemungkinan menjadi penyebab terjadinya defisit. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembayaran iuran kepesertaan JKN melalui perusahaan atau aparat sipil negara (ASN) yang dinilainya cukup lancar.

Diungka[kan Rahmanto, pembayaran iuran peserta JKN relatif lancar karena tiap bulanya iuran selalu masuk secara rutin. Hal ini berbeda dengan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang rata-rata baru bayar ketika mereka mengalami sakit dan membutuhkan BPJS.

"Padahal kan baik JKN BPJS sifatnya gotong royong dimana setiap iuran yang masuk bisa digunakan atau dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkannya lebih dahulu," ucapnya.

Rahmanto menuturkan, jumlah kepesertaan JKN BPJS Kesehatan di Garut secara menyeluruh baik dari kepesertaan perusahaan, ASN, dan kepesertaan mandiri saat ini mencapai 1,9 juta jiwa atau 85 persen dari total jumlah pensusuk Kabupaten Garut.

"Sedangkan untuk kepesertaan BPJS Mandiri atau individu hanya 185 ribu atau sekitar 10 persen dari jumlah total penduduk Garut yang mencapai 2,7 juta jiwa," katanya.

Rahmanto menyebutkan, sesuai Perpres nomor 8 tahun 2018, apabila kepesertaan BPJS Mandiri menunggak hingga bebeapa bulan, maka dengan sedirinya kartu kepesertaan BPJS yang bersangkutan dinyatakan non aktif atau gugur dengan sendirinya.

Ia menambahkan, dengan strategi managemen yang dimiliki masing-masing, BPJS di daerah dengan dibantu kader BPJS terus berupaya untuk melakukan sosialiasi terhadap masyarakat untuk lebih menggugah tingkat kesadaran masyarakat agar mengikuti kepesertaan JKN BPJS Kesehatan. (

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR