Panitia Pilkades KBB Evaluasi Aturan Calon Kades dari Luar

Bandung Raya

Rabu, 31 Juli 2019 | 17:27 WIB

190731172846-panit.png

PANITIA Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 tengah melakukan evaluasi pada aturan (klausul) yang masih mendapat penolakan dari warga desa. Aturan yang dimaksud, yakni memperbolehkan kandidat calon kepala desa berasal dari luar desa setempat. Hal ini menjadi perhatian pihak panitia untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Pilkades Serentak Kabupaten Bandung Barat, Wandiana, penolakan tentang aturan calon dari luar desa ini menjadi salah satu hal penting yang perlu diantisipasi oleh pihaknya, agar terhindar dari konflik.

"Apalagi, penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019 di Bandung Barat diikuti 112 desa dari total 165 desa, yang akan digelar pada hari Minggu 24 November," ujar Wandiana di Ngamprah, Rabu (31/7/2019).

Aturan baru yang menyebutkan tentang dibolehkannya calon dari luar desa tersebut, kata Wandiana, memiliki kekuatan hukum. Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kandidat kades harus berdomisili di desa pemilihan minimal satu tahun. Namun, aturan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang membolehkan dari luar desa.

"Potensi konflik lainnya yang perlu disikapi, yakni kandidat yang membawa massa dari luar desa. Hal itu memungkinkan terjadi apabila kandidatnya dari luar desa setempat. Kalau kandidat dari luar otomatis massa juga dari luar. Padahal tegas, pihak luar tidak boleh ikut campur. Ini juga yang menjadi perhatian kita bersama," terangnya.

Dirinya melanjutkan, hal lainnya yang perlu diperhatikan soal identitas penduduk. Mereka yang berhak memberikan suara dalam Pilkades adalah yang memiliki e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau minimal telah melakukan perekaman.
"Yang berhak mengeluarkan surat keterangan bahwa warga sudah melakukan perekaman hanyalah Disdukcapil, bukan pihak desa atau kecamatan," katanya.

Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, pihaknya meminta agar para Camat dan kades harus melakukan pendataan sejak awal. Pendataannya mulai dari sekarang hingga ditetapkan jadi daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, jika sudah ditetapkan di DPT, maka jumlah suara sudah terkunci dan tidak bisa lagi ada penambahan hak pilih.

"Saya minta panitia tetap berpegang pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang independensi dan kepiawaian panitia dalam mengatasi berbagai persoalan. Sehingga, segala kerawanan konflik bisa diantisipasi dengan baik," imbuhnya.

Seperti diketahui, diperbolehkannya kandidat dari luar desa atau bukan hanya warga setempat setelah adanya putusan MK tahun 2017, terkait perubahan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan tersebut sempat digugat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR