Penerbit karya Cetak dan Karya Rekom Wajib Setor ke Perpustakaan Nasional

Daerah

Jumat, 19 Juli 2019 | 19:29 WIB

190719192424-pener.jpg

Agus Somantri

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kabupaten Garut, Jumat (19/7/2019).


KARYA cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi penelitian dan penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, maka setiap penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada perpustakaan nasional, dan 1 eksemplar kepada perpustakaan provinsi tempat domisili penerbit.   

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan, mengingat banyaknya sejumlah penerbit di wilayah Garut dan Tasikmalaya, maka pihaknya berinisiatif meminta kepada perpustakaan nasional untuk mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam..     

Menurutnya, Undang-Undang nomor 13 ini juga bagian yang perlu diketahui oleh para penerbitan disamping itu juga berkaitan menjadi tugas pemerintah daerah yang utamanya pemerintah provinsi.

"Dalam hal ini kita harapkan juga ada peran serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Paling tidak sebagai pengepul untuk diserahkan kepada perpustakaan provinsi dan perpustakaan nasional." ujarnya di sela sosialisasi Undang-Undang nomor 13 Tahun 2018 di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kabupaten Garut, Jumat (19/7/2019).   

Selain itu, lanjut Ferdiansyah, tujuannya juga sangat luhur di antaranya pelestarian. Kelestariannya juga ditekankan disini ada yang berkaitan dengan nilai budaya seiring juga dengan sinergi yang ada di undang undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan.

Ferdiansyah menyebutkan, ternyata dari 10 objek kemajuan kebudayaan  kalau ditelusuri dan dicermati satu persatu, diantaranya ada tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, seni tradisional. Dan semua itu dimiliki disetiap Kabupaten /Kota, terutama di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik dan Kota Tasik.

"Sehingga kami menganggap bahwa ini sangat penting untuk dilakukan. Karena saya yakin dan percaya dari 10 objek memajukan kebudayaan itu, pasti ada. Oleh karena itu, sekarang ini tinggal sekali lagi kami mohon bantuan pemerintah daerah untuk juga memfasilitasi pembuatan kurasi atau dongeng," ucapnya.

Ferdiansyah menuturkan, dongeng itu jangan hanya cerita saja, tapi harus berbentuk kata tulisannya agar cepat di respon oleh pemerintah daerah terhadap segala yang masuk pada Pasal 5 Tahun 2017, tentang 10 objek kemajauan kebudayaan itu dan segera masuk dalam kontek Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018, yaitu tentang 'Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam'.

"Jadi dijamin nilai Budaya Garut, nilai sejarah Garut tidak akan hilang," katanya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR