Konflik Keraton Surakarta Selesai Pemerintah Tunggu Peresmian Bebadan Keraton

Nasional

Selasa, 16 Juli 2019 | 19:35 WIB

190716194342-konfl.JPG


PEMERINTAH menganggap konflik di Keraton Surakarta telah usai, namun masalah terbentuknya badan atau di keraton disebut "bebadan" pengelola keraton belum rampung. Gara-gara belum adanya kepastian bebadan resmi tersebut, pemerintah pusat yang menunggu keputusan Sunan Paku Buwono XIII Hangabehi mengundang pihak keraton agar segera menyerahkan susunan bebadan secara resmi. 
"Di keraton konflik sudah selesai. Rajanya Sunan Paku Buwono XIII Hangabehi, Mahamenterinya Tedjowulan. Tetapi untuk melaksanakan program kegiatan keraton diperlukan bebadan. Dalam versi keraton sudah ada, tetapi secara resmi belum disampaikan ke pemerintah," ujar Budi Prasetyo, anggota Kelompok Kerja Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Pokja Menko Polhukam) kepada wartawan, seusai rapat koordinasi pengelolaan Keraton Surakarta, di Balai Kota Solo, Senin (15/7/2019). 
Menurut Budi Prasetyo, pemerintah minta agar struktur bebadan keraton sesuai dengan undang-undang. Dalam kaitan itu, katanya, pemerintah mengelaborasi antara paugeran atau adat istiadat keraton dengan peraturan pemerintah, supaya satuan-satuan kerja pemerintah bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam menyalurkan bantuan ke keraton. 
"Karena dana hibah dari pemerintah tidak bisa diberikan kepada perorangan. Rekening untuk menyalurkan dana harus lembaga. Sesuai undang-undang, keraton yang sejarahnya merupakan monarki, hanya satu yang bisa mengakses program pemerintah yaitu lembaga bukan pribadi," jelasnya. 
Anggota Pokja Menko Polhukam itu mengakui, berdasarkan SK Mendagri yang menetapkan Sunan  PB XIII Hangabehi sebagai raja dan KGPH PA Tedjowulan selaku maha menteri, program revitalisasi keraton yang dilakukan kementerian, seperti Kemen PU dan PR tetap berjalan. Namun dalam pertanggungjawaban proyek, pemerintah mengalami masalah koordinasi dengan pihak keraton yang selama ini hanya terpusat di tangan Sunan PB XIII Hangabehi. 
"Padahal pertanggungjawaban proyek ada durasi waktu berapa minggu harus selesai. Kalau semua proyek harus menunggu PB XIII, pertanggungjawabannya bisa melebihi durasi waktu. Ini perlunya bebadan yang bisa mengakses program pemerintah," sambungnya. 
Budi berharap setelah rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo, dan dari pihak keraton Sunan PB XIII Hangabehi mengutus KRA Dhani Nur Hadiningrat, Wakil Pengageng Sasana Wilapa, masalah bebadan keraton secara resmi segera disampaikan ke pemerintah. Di tegaskanya, pemerintah tidak mempersoalkan apakah pertanggungjawaban pengelolaan keraton berbentuk bebadan atau unit pelaksana teknis (UPT) seperti diwacanakan sebelumnya. 
KRA Dhani Nur Hadiningrat, terpisah menegaskan, bebadan pengelola keraton sebenarnya sudah terbentuk sejak 2017 dan sampai saat ini telah melaksanakan tugas. Berdasarkan pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, dia berpendapat, masalahnya karena pemerintah menghendaki agar lembaga bebadan keraton diserahkan secara resmi. 
"Setelah rapat koordinasi ini saya sebagai utusan akan menyampaikan kepada Sinuwun  Sunan PB XIII agar secepatnya menyerahkan susunan lembaga bebadan keraton ke pemerintah," tuturnya. 

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR