Prajurit Kodam III/Siliwangi Ikuti Sertifikasi Kompetensi Konstruksi

Bandung Raya

Selasa, 16 Juli 2019 | 13:01 WIB

190716130245-praju.jpg

Irwina Istiqomah

Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Dwi Jati Utomo (tengah)


SESUAI Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja di bidang bangunan harus berserifikasi, tidak terkecuali TNI. Merujuk pada peraturan tersebut, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara sertifikasi bagi TNI yang ahli di bidang bangunan.

Pengurus LPJK Jabar, Asep Candra mengatakan, program sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah agar tenaga kerja bangunan memilki kompetensi. Prajurit TNI pun dilibatkan karena juga melaksanakan pembangunan konstruksi.

"Para prajurit akan melakukan praktik lapangan mengenai teknik bangunan. Kemudian, ada uji kompetensi agar tidak terjadi kegagalan bangunan," ujarnya di Zidam III Siliwangi, Selasa (16/7/2017).

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Ober Gultom menambahkan, prajurit TNI sangat diperlukan masyarakat dan negara dalam membangun infrastuktur konstruksi, khususnya di perbatasan dan daerah bencana.

"Ada 8,2 juta orang yang bergerak di bidang konstruksi, termasuk TNI. Sertifikasi ini diberikan bagi prajurit arsitek, sipil, mekanik, dan chemical," ujarnya.

Sementara itu, Kasdam III Siliwangi, Brigjen TNI Dwi Jati Utomo mengatakan, prajurit memiliki kemamluan bidang konstruksi seperti membangun jalan dan jembatan. Ada 420 orang di Kodam III yang mengikuti acara ini.

"Kami bersyukur difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Setiap tahun kami melakukan pembangunan fasilitas baru dan pemeliharaan. Adanya sertifikasi ini tentunya prajurit memiliki kompetensi yang diakui," terangnya.

Menurut Dwi, seluruh Kodam memang memiliki tugas membangun fasilitas. Pada tahun 2018, anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sebesar Rp150 miliar.

"Prajurit bertugas mengawasi pekerja dari pemborong. Setelah adanya sertifikasi ini maka tidak ada lagi hasil temuan tentang kualitas pembangunan," katanya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR