Bupati Bekasi Mutasi 22 Pejabat Kepala Dinas

Daerah

Rabu, 19 Juni 2019 | 13:34 WIB

190619134117-bupat.jpg


BUPATI Bekasi, Eka Supria Atmaja merombak total struktur eselon II. ia mengganti 22 kepala dinas/setingkat.

Meski begitu perombakan ini masih menyisakan kekosongan di tiga posisi pimpinan pada tiga organisasi perangkat daerah, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bupati Eka Supria Atmaja mengatakan, rotasi dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang sebelumnya tidak berpenghuni. Di antaranya akibat banyak pejabat yang pensiun serta ada pula yang terbelit kasus hukum.

“Karena ini memang jadi kebutuhan saat ini. Masyarakat juga banyak yang mendorong pengisian kebutuhan pejabat untuk mempercepat pembangunan,” kata dia usai melantik para pejabat di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (19/6/2019).
Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor 821.2/Kep.1171-BKPPD/2019.

Penentuan pejabat, kata dia, dengan memertimbangkan sejumlah unsur, mulai dari kemampuan sumber daya manusia dan penyegaran.
“Bukan hal baru juga dilakukan rotasi jadi memang ini bagian dari penyegaran juga sekaligus untuk memastikan Pemkab Bekasi itu bekerja,” ucap dia.

Eka menambahkan, rotasi masih akan dilakukan untuk jabatan lainnya terutama pada tiga posisi kepala OPD yang masih kosong. Penempatan pejabat itu akan melalui lelang jabatan.

“Saya sudah perintahkan segera dilakukan lelang jabatan. Saya harap pekan depan sudah dimulai lelangnya,” ucap dia.

Wartawan PR, Tommi Andryandy mengabarkan, sebelumnya, rotasi tidak dapat dilakukan meski banyak posisi yang tidak berpenghuni. Alasannya, Kabupaten Bekasi tidak memiliki kepala daerah definitif setelah Neneng Hasanah Yasin mengundurkan diri. Kini, langkah tersebut dapat dilakukan setelah Eka Supria Atmaja dilantik menjadi bupati.

Pada pelantikan kali ini, para pejabat pun diminta menandatangani pakta integritas yang berisikan komitmen untuk bekerja melayani dan sesuai aturan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus hukum yang akhirnya memengaruhi roda pemerintahan.

Diberhentikan

Eka menegaskan, empat pejabat yang terjerat kasus suap Meikarta diberhentikan dari jabatannya. Sahat Maju Banjarnahor (mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran), Dewi Tisnawati (mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DMPTSP), Jamaludin (mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR) dan Neneng Rahmi (mantan Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR) kini berstatus non job.

“Mereka kini statusnya non job, kami turunkan dari jabatan sebelumnya kemudian untuk status kepegawaiannya menunggu status hukum berkekuatan tetap,” ucap dia.

Sementara itu, sebanyak 22 pejabat yang diganti yakni Juhandi menjabat Asisten Daerah I (sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah/Bapenda), Herman Hanapi menjabat Kepala Bapenda (Sekretaris DPRD), Ahmad Kosasih menjabat Sekretaris DPRD (Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik/Kesbangpol), dan Aat Barhaty menjabat Kepala Badan Kesbangpol (Kepala Dadan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa/DPMPD).

Kemudian Maman Agus Supratman menjabat Kepala Inspektorat (sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan), Darmizon menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup/DLH (Kepala Inspektorat), Carwinda menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Asda I), Sutiaresmulyawan menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD (Kepala Dinas Pariwisata), Nani Suwarni menjabat Kepala Dinas Pertanian (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga/Dispora), dan Slamet Supriyadi menjabat kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Asda II).

Yuliadi Prihartono menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/DP3A (Kepala Bappeda), Ida Farida menjabat Kepala DPMPD (Kepala DP3A), Alisyabana menjabat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan Hudaya menjabat Kepala Disdukcapil (Kepala Satpol PP).

Kemudian Farid Setiawan menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/DP2KB (Staf Ahli), Encep S Jaya menjabat kepala Dinas Pariwisata (Kepala DP2KB), Entah Ismanto menjabat Asda II (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM) dan Effendi menjabat kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala BPKAD).

Pejabat yang dirotasi berikutnya yakni Jaoharul Alam menjabat staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia (Kepala DLH), Wahyudi Asmar menjabat kepala Dinas Ketahanan Pangan/DKP (kepala Dinas Kelautan dan Perikanan/Diskanla), Agus Trihono menjabat kepala Diskanla (kepala DKP) dan Herman Sujito menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik (staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia).

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR