Pemkab Garut Harus Mengembalikan Sekitar Rp 2,7 Miliyar ke Kas Daerah

Daerah

Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:39 WIB

190615134237-pemka.jpeg


HASIL temuan BPK, Pemkab Garut harus mengembalikan Rp 2.703.820.918,75 ke kas daerah. Namun pemerintah daerah melalui dinas terkait baru mengembalikan RP 997.892.978,54.

"Pemkab Garut walaupun menerima meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian laporan keuangan. Namun masih ada temuan LHP BPK sebesar Rp 2.703.820.918,75," ujar Dadang Sudrajat, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Garut, Sabtu (15/6/2019).

Dikatakan Dadang, Pemerintah Kabupaten Garut harus segera mengambil langkah dalam upaya penyelesaian pengembalian keuangan negara atas temuan BPK. Temuan tersebut hampir terjadi diseluruh SKPD.

"Kalau sampai batas akhir tidak ada pengembalian maka harus ditindak tegas secara hukum dan pemerintah daerah segera mengevaluasi secara keseluruhan sesuai perundang undangan yang berlaku," ucapnya.

"Pemerintah daerah harus menghadapi masalah temuan ini dengan hati yang dingin dan fikiran yang jernih, sehingga publik dapat memahami permasalahan yang terjadi," pintanya.

Dadang mengaku, tidak baik kalau pemerintah daerah terlalu  menyalahkan satu pihak karena dalam pembahahasan LPP APBD tergambar kesalahan terjadi pada beberapa titik dalam garis siklus kegiatan dan harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah.

"Kami berharap Bupati Garut bisa mendorong pihak pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi BPK sesuai aturan yang ada. Jangan sampai rekomendasi tersebut di biarjan karena akan berimplikasi terhadap hukum," ujarnya.

Sementara Bupati Garut Rudy Gunawan, menjelaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI bersifat terbuka dan bisa di akses oleh siapapun di Website BPK perwakilan Jawa Barat. Dalam LHP itu BPK menjabarkan beberapa Program pembangunan yang terindikasi merugikan uang negara.

”Sesuai aturan Bupati diwajibkan untuk menindaklanjuti LHP termasuk pengendalian internal bagi yang mengakibatkan kerugian negara,” ucapnya.

Sesuai aturan, BPK memberikan waktu 60 hari bagi program–program pembangunan yang mengakibatkan kerugian negara untuk mengembalikan ke kas negara.

Ia menuturkan, beberapa kegiatan yang menjadi temuan BPK, diantaranya pembangunan pasar Leles, serta ada 30 pembangunan lainnya.

Rudy mengaku, kegiatan yang menjadi temuan BPK, semuanya dari buruknya kualitas pekerjaan. "Yang puskesmas saja hampir semuanya tidak benar pembangunannya," pungkasnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR