Calon Rektor Unpad Gugat Majelis Wali Amanat dan Kemenristek Dikti

Meja Hijau

Kamis, 13 Juni 2019 | 14:16 WIB

190613141707-calon.jpg

Lucky M. Lukman


PROSES pemilihan rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung diwarnai gugatan dari salah satu calon rektor. Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. resmi menggugat perdata perbuatan melawan hukum untuk Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dan Kementerian Ristek Dikti.

Gugatan dari Prof. Atip diwakili advkokat yang tergabung dalam aliansi Advokat Alumni Padjadjaran dan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2019/PN Bdg. Sidang perdana digelar Kamis (13/6/2019) dengan agenda pemeriksaan berkas. ‎

"‎Jadi hari ini kami mewakili Prof. Atip Latipulhayat hadir di sidang gugatan perbuatan melawan hukum. Berkas sudah disampaikan dan sudah lengkap. Hanya saja tadi dari pihak tergugat berkasnya belum lengkap sehingga majelis hakim menunda hingga pekan depan dengan agenda mediasi," papar kuasa hukum Prof. Atip Latipulhayat, Richi Aprian, di PN Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata.

Sementara itu berdasarkan berkas gugatan yang diterima wartawan, Prof. Atip dalam gugatannya meminta agar MWA Unpad tidak menghentikan proses persiapan pemilihan ulang rektor Unpad sampai perkara diputus dan memiliki kekuatan mengikat.

Tak cuma itu, Prof. Atip juga meminta majelis hakim mengabulkan gugatannya dan menyatakan MWA Unpad
dan Kementerian Ristek Dikti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta majelis halim menyatakan Keputusan Rapat Pleno MWA Unpad tanggal 13 April 2019  cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat.

Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim memerintahkan kepada MWA Unpad dan Kementristek Dikti secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil Rp 32 miliar dan immateriil Rp 2 miliar.

Majelis hakim juga diminta ‎menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng. Satu hal lain,  yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, perlawanan. ‎
 
"Pihak tergugat satu Majelis Wali Amanat Unpad dan yang kedua Kemenristek Dikti," tambah Richi.  

"Kami lihat prosesnya pada mediasi pekan depan. Besar harapan kami masalah seputar pemilihan rektor ini bisa selesai. Kami perlu tegaskan bahwa ini bukan karena Prof. Atip tidak terpilih, tapi frame besarnya kami ingin proses pemilihan rektor Unpad ini sesuai aturan. Artinya tidak diintervensi pihak manapun, tidak tiba-tiba dihentikan dan bikin proses baru, seolah-olah proses lama tidak berlaku," sambung Richi.

Pada sidang perdana, majelis hakim yang diketuai Rifandaru E Setiawan memeriksa kelengkapan berkas perkara dari penggugat maupun tergugat. Hanya saja, majelis hakim menunda persidangan selanjutnya untuk memasuki tahapan mediasi dalam waktu 40 hari ke depan.

Hakim menyatakan, jika selama mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa pokok gugatan yang disampaikan.

Seperti diketahui, Prof. Atip merupakan satu dari delapan calon rektor yang mengikuti pemilihan. Dari delapan, menyisakan tiga calon yaitu Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., Aldrin Herwany, S.E., M.M., Ph.D. dan Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR