Network
JATINANGOR, (PR).- Pemerintah tidak akan mengakui bahwa bendera yang dibakar di Garut oleh Banser NU adalah bendera bertuliskan tauhid. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jumat 2 November 2018.
“Ya tidak perlu, Pemerintah tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu (bendera tauhid), silakan,” kata Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang seperti dilaporkan Antara.
Jusuf Kalla mengatakan, pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam. Sehingga, pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak,” kata Jusuf Kalla.
Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai salat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.
Pelaku Aksi Bela Tauhid meminta pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut adalah bendera tauhid dan bukan representasi lambang ormas tertentu.
Buka!
Dari Jakarta dilaporkan, massa Aksi Bela Tauhid memaksa petugas agar membuka pagar kawat berduri untuk menuju Istana Presiden di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 2 November 2018.
Massa berteriak, "buka!" sambil menyongsong menuju pagar kawat berduri. Petugas kepolisian pun siap siaga di balik kawat dengan peralatan keamanannya.
