Jika ada pihak mengatasnamakan PRMN yang memeras, menipu dan melanggar kode etik, sampaikan pengaduan pada kami.

Angka Kemiskinan Tinggi, Ganjar Pranowo Bentuk Satgas Anti Kemiskinan

- 13 Maret 2019, 07:15 WIB
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo.*/DOK PR
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo.*/DOK PR

PURBALINGGA, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas Anti Kemiskinan. Hal itu disebabkan karena angka kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi.

"Persoalan yang masih dihadapi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah soal kemiskinan. Kemiskinan masih tinggi, tapi data kemiskinan  berbeda-beda. Perlu satu data yang valid agar penanganan kemiskinan bisa segera teratasi," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika ditemui saat Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Karesidenan Banyumas di Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa, 12 Maret 2019. 

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengapresiasi beberapa kabupaten seperti Purbalingga dan Banyumas yang mampu menekan angka kemiskinan hingga tiga persen. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan, angka kemiskinan di Jawa Tengah saat ini mencapai 11,32 persen. Artinya, masih ada 2.890.000 orang yang masuk dalam kategori miskin di Jawa Tengah. 

"Sebanyak 2.890.000 penduduk miskin menjadi sasaran kami ke depan, dan pemetaannya semakin baik karena tahu miskin karena apa, itu yang akan diperbaiki lima tahun kedepan," ucap Sri. 

Menurut dia, titik berat pembangunan di Jateng pada 2020 yakni pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kedua, yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, dan ketiga, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. 

Persoalan mendasar

Plt. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, kemiskinan menjadi persoalan mendasar di kotanya. Purbalingga menempati urutan 5 dengan angka kemiskinan tertinggi di Jateng, atau ranking pertama di eks Karesidenan Banyumas. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Purbalingga masih mengedepankan program-program pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Misalnya program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program jambanisasi dengan target tahun 2020 bisa dituntaskan, sehingga Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten 100 persen Open Defecation Free (ODF).

"Program lainnya yaitu pembagian beras Purbalingga (Rasbangga) dan lele untuk masyarakat tidak mampu. Kemudian program rantang berkah dan lainnya," kata Tiwi.***

Editor: Endah Asih


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

Pikiran Rakyat Media Network

x