TANGERANG, (KB).- Ratusan bangunan yang berada di RT 02 dan RT 04, RW 06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang terpaksa digusur petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, Rabu (6/12/2017). Penggusuran dilakukan dikarenakan berada di lahan fasiliats sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tangerang. Salah seorang warga yang terkena penertiban, Didi mengatakan, pihaknya mengetahui jika bertempat tinggal di lahan milik pemerintah, tetapi selayaknya diberikan waktu untuk membereskan dan mengosongkan tempat tinggalnya. Seharusnya diberikan batas waktu, jangan dadakan seperti ini," katanya. Akibat rumahnya tergusur, dia khawatir di mana dia dan keluarganya akan tinggal nanti. Ia mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk biaya mencari kontrakan untuk tinggal sementara. Hal sama juga dirasakan Sugani yang merupakan mantan guru Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Rumah pria yang pernah mengajar Arief saat duduk di bangku SDN 6 Tangerang tersebut diratakan dengan tanah oleh alat berat Satpol PP Kota Tangerang. Menurut Sugani, menempati lahan tersebut sejak 1982 dan lahan yang tempati oleh dia, dahulunya adalah milik Perumnas. "Ini lahan Perumnas, karena terbengkalai, maka ditempati oleh warga. Kemudian, lahan ini diklaim oleh Palem Semi yang kemudian diserahkan ke pemerintah," ujarnya. Ia menuturkan, mencari Wali Kota Tangerang dalam penertiban tersebut. Sebab, wali kota merupakan muridnya saat duduk di bangku sekolah dasar. "Saya cari Wali Kota Tangerang, tapi tidak ada. Saya ingin minta kejelasan dari Wali Kota Tangerang," ucapnya. Diketahui, lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemkot Tangerang tersebut sudah dihuni masyarakat sejak 1980-an, dengan jumlah penghuni sebanyak 170 kepala keluarga. Dalam penertiban tersebut, rumah semi permanen dibongkar menggunakan alat berat. Dibangun SMP negeri Lahan tempat bangunan liar yang dibongkar Satpol PP Kota Tangerang di RT02/RW06, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang rencananya akan dibangun gedung SMP negeri oleh pemerintah daerah setempat. Lahan tersebut merupakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum Pemkot Tangerang yang berasal dari PT Bina Sarana Mekar. Namun, karena terbengkalai, akhirnya didirikan 55 bangunan liar yang dihuni sekitar 200 jiwa. "Ini tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dari PT Bina Sarana Mekar yang diserahkan kepada pemerintah dan ini untuk kepentingan masyarakat juga," tutur Kasat Pol PP Kota Tanggerang, Mumung Nurwana, Rabu (6/12/2017). Ia mengatakan, penertiban tersebut dilakukan yang nantinya akan dibangun SMP negeri, karena memang di daerah Panunggangan Barat tidak ada SMP negeri. "Insya Allah Pemkot Tangerang akan membangun SMPN," katanya. Ia menjelaskan, bahwa penertiban tersebut sudah dilakukan tahap demi tahapan untuk menggusur bangunan tersebut. "Sosialisasi ke satu, dua, dan tiga juga sempat terhambat, berdasarkan hasil rapat pada 27 November kemarin rapat teknis dan kami lakukan penertiban sekarang," ujarnya. Untuk menggusur bangunan semi permanen tersebut, sebanyak 450 personel dikerahkan. "Jadi, kami berdasarkan prosedur tahapan demi tahapan kalau misalkan ada yang menggugat ada bagian hukum dan pengacara yang menangani," ucapnya Sementara, Camat Cibodas, Gunawan menerangkan, penertiban tersebut merupakan tahapan dari penertiban sebelumnya, di mana penertiban yang pertama untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), lalu dibangun lagi Puskesmas dan yang saat ini ditertibkan akan dibangun sekolahan negeri. ”Penertiban ini untuk kepentingan masyarakat juga dan penertiban ini tidak ada ganti rugi (uang kerohiman), karena mereka menempati lahan milik pemerintah," tuturnya. Menurut dia, pihaknya sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali untuk mengosongkan wilayah tersebut, tetapi mereka sama sekali tidak meresponsnya. (DA)***