Network
JAKARTA, (PR).- Lembaga kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menarik banyak investasi langsung terutama untuk sektor konstruksi dan properti.
Seperti dilansir Kantor Berita Antara, enurut Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho, Senin, 26 Agustus 2019, karakter ekonomi wilayah Kaltim yang dikenal sebagai wilayah pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi (migas), akan menarik pembangunan di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan properti.
Hal itu karena karakter wilayah pertambangan sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan.
Selain konstruksi dan properti, kata Andry, setelah pembangunan pusat pemerintahan berjalan di ibu kota baru, maka sektor-sektor lain seperti parawisata dan perhotelan akan menjadi primadona baru di Kaltim.
"Setelah ibu kota baru terbangun, investasi sektor perhotelan, restoran dan pariwisata yang akan menggeliat," kata Andry, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.
Diketahui pada Senin, 26 Agustus 2019 siang, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Presiden mengatakan pemerintah memiliki ketersediaan lahan seluas 180 hektar di provinsi itu. Hal itu juga akan membuat pemerintah untuk terus mengembangkan industrialisasi di Kaltim.
Tidak membutuhkan waktu lama, saat pembangunan berjalan, Andry memandang, konsumsi masyarakat akan menggeliat di Kaltim dan menyokong pertumbuhan ekonomi regional.
Namun, jika melihat komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Kaltim, investasi dan ekspor tetap akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kaltim, bukan konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, Andry mengapresiasi rencana pendanaan untuk pemindahan ibu kota yang meminimalisasi penggunaan anggaran dari APBN, melainkan dengan mengundang pembiayaan dari swasta. Namun dia mengingatkan untuk sektor-sektor pelayanan publik seperti transportasi dan juga rumah sakit, agar tidak sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari swasta.
