Network
JAKARTA. (PR).- Presiden Joko Widodo menegur direksi PT PLN Persero terkait pemadaman listrik di Jabodetabek dan sebagian besar wilayah Pulau Jawa yang terjadi Minggu, 4 Agustus 2019. Hal itu disampaikan saat Jokowi mendatangi kantor pusat PLN di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 5 Juli 2019.
Jokowi juga mempertanyakan manajemen risiko PLN ketika terjadi hal-hal darurat. Dia mengatakan, perusahaan sekelas PLN seharusnya sudah memiliki beberapa rencana untuk menghadapi persoalan pemadaman listrik.
"Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," ujarnya.
Jokowi menyebut, kejadian yang sama pernah terjadi 17 tahun lalu untuk wilayah Jawa dan Bali. "Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi," ujar Jokowi.
Jokowi juga menyinggung soal pelayanan transportasi umum yang terganggu karena padamnya listrik.
"Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang," tutur Jokowi.
Pada kedatangannya, Presiden Joko Widodo terlihat didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Sementara di ruang rapat itu, hadir belasan jajaran PT PLN Persero, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengaku bahwa perusahaan yang dipimpinnya masih lamban menangani kasus pemadaman listrik yang terjadi.
Pengakuan itu pun disampaikan langsung di depan Presiden Joko Widodo. "Kami memang mohon maaf Pak (Jokowi) prosesnya (pemulihan listrik) lambat, kami akui Pak," kata Sripeni.***
