Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginginkan Pemda dan masyarakat meningkatkan kesadaran dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat bisa mengantisipasi saat terjadi bencana. Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan memperkuat upaya-upaya mitigasi bencana. Upaya mitigasi itu dengan membangun fasilitas penunjang seperti menyiapkan rute-rute evakuasi dan melakukan tata ruang yang berbasis risiko bencana. "Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana sangat penting, sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup saat bencana melanda,” kata Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Resort Tanjung Lesung, Sabtu (12/1/2019). Di lokasi terdampak tsunami tersebut hadir Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita, Danrem 064/MY Banten, Kolonel Inf. Windiyatno serta Dandim 061 Pandeglang Letkol Inf. Deny Juwon Pranata. Sementara itu, Bupati Irna Narulita mengatakan, ke depan akan memetakan mitigasi bencana sesuai dengan Peraturan Presiden No: 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Dimana pemerintah daerah wajib menetapkan batas sempadan pantai. "Penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari ancaman bencana alam, sehingga kami berkomitmen aturan yang mengatur tata ruang ini harus betul-betul dipatuhi,” ujarnya. Ia mengimbau dan mewajibkan para pengusaha wisata untuk membangun tempat-tempat evakuasi, informasi agar para wisatawan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. "Ini wajib hukumnya bagi pelaku usaha harus membangun tempat evakuasi. Selain itu, kami akan menyosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat soal mitigasi bencana agar masyarakat paham dan memiliki pengetahuan dalam menghadapi bencana,” tuturnya. (Ade Taufik)*