Network
TANGERANG, (KB).- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) Kota Tangerang mengusulkan dua perda inisiatif di dalam rapat sidang Paripurna DPRD Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. Kedua rancangan peraturan daerah tersebut adalah raperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan raperda tentang ketahanan keluarga.
Ketua Bapperda Kota Tangerang Yati Rohayati mengatakan, tujuan dari rancangan perda pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah adalah transformasi dari keadaan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kondisi sosial, agar menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategi gender.
"Perda ini bukan untuk memberdayakan perempuan, tetapi bagaimana memberikan porsi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Supaya kedepannya perempuan dan laki-laki tidak bisa dibedakan lagi (diskriminasi), keduanya memang berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan," ujar Yati.
Menurut Yati, ketimpangan gender masih ditemukan di Kota Tangerang, salah satunya kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan dalam mengisi jabatan strategis di dunia politik dan pemerintahan, sehingga peran mereka dalam pembangunan masih belum maksimal.
"Contohnya jabatan kadis (kepala dinas) atau OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemkot Tangerang masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan yang menjadi Kadis masih sedikit," katanya.
Sedangkan terkait perda ketahanan keluarga, menurut Yati, pihaknya ingin menginisiasi regulasi tentang pertahanan keluarga, dengan harapan bagaimana Pemkot Tangerang juga bisa ikut berkontribusi peran itu dalam menjadikan kota yang berkualitas.
"Kami ingin rancang perda tentang ketahanan keluarga karena akhir-akhir ini banyak terjadi pergeseran nilai terhadap masyarakat kita. Mulai rapuhnya nilai-nilai di tengah keluarga, padahal keluarga itu merupakan pondasi yang sangat kuat," tuturnya.(DA)***
