181107211303-didug.jpg

Agus Somantri

Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna.

Diduga Rugikan Negara Hingga Rp 5 miliar, Pembangunan SOR Ciateul Diusut Aparat Kepolisian

TKP

Rabu, 7 November 2018 | 21:11 WIB

Wartawan: Agus Somantri

PROYEK pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul di Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kidul diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Pihak kepolisian pun kini tengah melakukan pengusutan terkait adanya dugaan korupsi dalam mega proyek ini.    

Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan korupsi dalam pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul ini. Bahkan menurutnya, pihaknya telah memanggil dan memintai keterangan dari sejumlah saksi.

"Benar, kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait pembangunan SOR Ciateul. Dari total anggaran yang digunakan sebesar Rp 16 miliar, diduga ada kerugian uang negara hingga Rp 4 sampai Rp 5 miliar," ujarnya," Rabu (7/11/2018).

Budi mengatakan, sejumlah saksi yang telah dipanggil dan dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan SOR Ciateul itu di antaranya merupakan pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Garut. Namun demikian hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Kasusnya masih kami dalami dan sudah ada beberapa orang yang kita panggil dan mintai keterangan. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini," ucapnya.

Penggiat Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, menyebutkan, berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran (TA) 2016, ada nilai anggaran sekitar Rp 16 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Sport Hall (SOR) di Jalan Suherman, Ciateul, Kabupaten Garut.

Haryono memaparkan, dalam konteks yang tertuang di LHP BPK RI tersebut, disebutkan kelebihan perhitungan progres fisik item pekerjaan yang terlaksana pada pembangunan Sport Hall Kabupaten Garut senilai Rp 491 juta. Item pekerjaan struktur beton tidak sesuai spesifikasi minimal senilai Rp 435 juta dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp 813 juta.

"Pemkab Garut menyajikan anggaran belanja modal TA 2016 senilai Rp 706 miliar dan realisasi senilai Rp 597 miliar. Dari realisasi senilai Rp 597 miliar tersebut, di antaranya senilai Rp 4 miliar digunakan untuk membayar belanja modal pembangunan GOR Sport Hall pada Dinas Pemuda dan Olahraga," katanya.

Menurut Haryono, pembangunan SOR pada Dispora Garut ini dilaksanakan oleh PT JMA selaku kontraktor pelaksana senilai Rp 16 miliar. Dalam LHP BPK itu juga meminta kepada Bupati Garut untuk memberikan sanksi kepada Kepala Dispora, akan tetapi hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan bupati.

Bahkan diungkapkan Haryono, selama tiga tahun berturut-turut telah ada temuan BPK terkait SOR Ciateul tersebut, namun anehnya pembangunannya masih terus saja dilakukan. Dan yang patut disesalkan lagi, ujarnya, Pemkab Garut malah menambah anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Art Center.

"Padahal idealnya setelah ada temuan dari BPK itu, Pemkab tak menambah anggaran belanja modal apalagi temuannya sudah tiga tahun berturut-turut," ucapnya.

Haryono pun menilai, kegiatan pembangunan tersebut sudah sangat keterlaluan. Apalagi setelah adanya temuan BPK dalam kurun waktu selama tiga tahun berturut-turut yang tentu saja dianggap merugikan negara.

Ia pun berharap, aparat penegak hukum secepatnya menempatkan diri secara proporsional dalam kasus tersebut, sesuai tugas fungsi utamanya.

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi, terkesan belum mau memberikan keterangan. Ia menyebut tengah mengikuti acara pekan paralimpik daerah (Peparda) di Bogor.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR