180530130026-pemkab-bandung-raih-opini-wtp-untuk-kedua-kalinya.jpg

ist

Bupati Bandung, Dadang Naser (kanan) saat menerima penilaian dari BPK

Pemkab Bandung Raih Opini WTP untuk Kedua Kalinya

Pojok Sabilulungan

Rabu, 30 Mei 2018 | 13:00 WIB

Wartawan: Brilliant Awal

Pemkab Bandung Raih Opini WTP Untuk kedua Kalinya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk yang kedua kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Kepala Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan jawa Barat Arman Syifa, menyerahkan langsung penilaian tersebut kepada Bupati Bandung, H. Dadang M.Naser di Kantor BPK RI Perwakilan Jabar di Jalan Moch. Toha Kota Bandung, Rabu (30/5/2018).

Atas raihan itu, Dadang Naser mengatakan, ini merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD dan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mumpuni.

"Ini adalah prestasi sekaligus tantangan untuk kita semua. Artinya, dedikasi yang telah diberikan harus disertai denga  komitment dan tekad yang kuat seluruh ASN dalm menjalankan pelaksanaan pembagunan," kata Bupati.

Menurutnya, BPK memeriksa dan mengaudit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Antara lain meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja meliputi atas aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksan kinerja.

"Tujuan pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai  apakah laporan keuangan Pemkab Bandung telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip  akuntansi yang berlaku umum di Indonesia," kata Dadang.

Penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2017, dengan opini WTP lanjutnya, diberikan kepada 10 Kabupaten/ Kota di  Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung,  Kota Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kab. Indramayu, Kab Pangandaraan, Kab Purwakarta, Kota Bekasi dan Kota Depok.

“Strateginya adalah, bagaimana kita mengkolaborasikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan, yang harus sesuai dengan kondisi  pembangunan di Kabupaten Bandung,” jelas Dadang.

Sebelumnya Bupati mengatakan, agar Pemkab Bandung  bisa mempertahankan opini WTP dari BPK yang pada tahun  2017  ini menjadi prestasi yang  kedua kalinya, karena beberapa tahun sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK yang diterima Pemkab Bandung,  selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, kualitas laporan yang disampaikan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2017 sudah lebih baik. Namun opini WTP bukan berarti tidak ada catatan untuk dilakukan perbaikan.

“Antara kepatuhan terhadap peraturan  kualitas laporan keuangan Jawa Barat dengan implikasinya tahun ini umumnya lebih baik, relatif semakin  baik, namun itu bukan berarti tidak ada catatan, semuanya harus terpicu meraih predikat terbaik,” katanya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR