180516231054-bawaslu-minta-kpu-tindak-pasangan-asyik.jpeg

Anthika Asmara

Rapat pembahasan Aksi pasangan calon Sudrajat - Ahmad Syaikhu, ketua KPU Yayat Hidayat dan ketua Bawaslu Harminus Koto, di Kantor Bawaslu Jawa Barat Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu (16/5).

Bawaslu Minta KPU Tindak Pasangan Asyik

Pilkada

Rabu, 16 Mei 2018 | 23:10 WIB

Wartawan: Anthika Asmara

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat atas aksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat-Syaikhu (Asyik) saat Debat Publik di Depok, Senin (14/5/2018) malam.

Melalui rapat tertutup yang dilakukan Bawaslu dan KPU di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Jalan Turangga, Bandung, Rabu (16/5/2018) dinyatakan, aksi pasangan calon Asyik menyalahi aturan debat publik yang diatur oleh KPU.

“Tadi kita sudah memanggil KPU, dan kita tanyakan ternyata bahwa apa yang dilakukan Asyik itu sudah melanggar Peraturan KPU dan tata tertib tentang debat kampanye pada putaran kedua,” kata Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto usai rapat.

Harminus menjelaskan, di dalam forum debat publik putaran kedua itu para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta penonton yang hadir tidak boleh membawa atribut di luar atribut yang sudah disepakati.

Bawaslu dan KPU Jawa Barat menilai, kaos bertuliskan 2018 Asyik Menang 2019 Ganti Presiden yang dibawa Pasangan Asyik telah keluar dari tema yang sudah ditentukan KPU.

“Tema untuk visi, misi, program yang harus disampaikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat kan sudah diatur oleh KPU terkait dengan lingkungan hidup dan sebagainya,” katanya.

Dengan demikian menurut Harminus, Bawaslu Jawa Barat merekomendasikan kepada KPU Jawa Barat untuk mengambil tindakan administrasi. Harminus meminta kepada KPU agar rekomendasi tersebut sudah bisa dijalankan dalam waktu satu atau dua hari.

"Jenis sanksinya apa, nanti KPU yang akan memutuskan. Bisa teguran lisan atau tertulis," ucapnya.

Sebelumnya, di akhir acara debat Pilgub Jawa Barat di Depok, pernyataan penutup Asyik sempat memancing kegaduhan penonton. Pasca menjanjikan membangun Jawa Barat modern, maju, bertakwa, dan sejahtera, tiba-tiba saja Sudrajat berbicara ganti presiden.

“Saudaraku pilihlah pasangan No 3, Asyik, kalau Asyik menang insya Allah 2019 kita akan mengganti presiden,” ucapnya diikuti pembentangan kaos bertagar #2019GantiPresiden oleh Syaikhu.

Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah), Rafael Situmorang menilai tindakan Asyik melanggar sejumlah pasal dalam UU Pilkada di antaranya pasal 69, 72, dan 187 ayat 2 dan 4.

Pada Selasa malam (15/5) mereka melaporkan Asyik ke Bawaslu Jawa Barat. Namun Bawaslu menilai yang dilakukan Asyik bukan pelanggaran Pidana tetapi Asyik akan diberi sanksi administrasi.

“Terkait pidana Pemilu yang dilaporkan tim pasangan calon lainnya, tadi kita sudah gelar perkara pembahasan pertama. Apa yang disangkakan unsur-unsurnya belum terpenuhi,” kata Harminus.

Kendati demikian menurut Harminus, pasangan Asyik telah terbukti melanggar ketentuan administrasi. Kata dia, di dalam forum debat publik putaran kedua itu para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar serta penonton yang hadir tidak boleh membawa atribut di luar atribut yang sudah disepakati.

Bawaslu dan KPU Jabar menilai, kaos bertuliskan 2018 Asyik Menang 2019 Ganti Presiden yang dibawa Pasangan Asyik telah keluar dari tema yang sudah ditentukan KPU.

“Bawaslu sudah merekomendasikan kepada KPU Jabar untuk mengambil tindakan administrasi. Saya meminta kepada KPU agar rekomendasi tersebut sudah bisa dijalankan dalam waktu satu atau dua hari,” tuturnya,

Sementara itu ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, pihaknya akan berupaya agar rekomendasi itu bisa dilaksanakan minggu ini. Serta dia juga berharap, apa yang dilakukan Asyik tidak terjadi kembali dalam debat publik ketiga di Bandung.

"Nanti kita pelajari rekomendasi dari bawaslu Jawa Barat. Sertelah kita pelajari lalu kita keluarkan," ucap Yayat

Kemudian terkait sanksi Administratif kata Yayat, berupa sanksi lisan dan tertulis, sampai pada tidak mengikuti debat publik jilid tiga.

"Nanti kita lihat suratnya bobot pelanggaran administrasinya seperti apa," tuturnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR