Ini Kata Dewan Pers Soal Posisi Wartawan Saat Momen Pilkada

Muhammad Rizal Yakub

Imam Wahyudi

Ini Kata Dewan Pers Soal Posisi Wartawan Saat Momen Pilkada

Pilkada

Senin, 16 April 2018 | 21:31 WIB

Wartawan: Adi Permana

SEORANG wartawan harus tetap menjaga netralitas dan independensinya di saat melakukan peliputan berkaitan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebab sudah tak aneh lagi ketika media massa punya kecondongan terhadap salah satu pasangan calon di Pilkada serentak.

Independensi dalam hal ini, wartawan mesti bisa tahu posisi dan harus kritis kepada semua calon yang ikut kontestasi Pilkada. Sehingga produk pers haruslah melalui proses jurnalistik yang benar. Kendati ada media atau pemiliknya ada kecondongan terhadap salah satu calon.

Setidaknya hal itulah yang menjadi topik utama yang dibahas dalam diskusi media dengan tema "Peran Ideal Media di Pilkada dalam Perspektif Antikorupsi" yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Dewi Sartika, Jalan Dewi Sartika, Kota Bandung, Senin (16/4/2018).

"Wartawan harus menyajikan fakta-fakta, dan harus cover both side. Semua syarat jurnalistik harus terpenuhi dalam pemberitaan mengenai pilkada," kata Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi saat menjadi pemateri dalam acara yang dibungkus dengan suasana diskusi tersebut.

Dalam diskusi, ia mencontohkan sejumlah masalah dalam peliputan pilkada. Terutama soal dukungan dan keberpihakan pers. Misalnya ada sebuah kasus di Ambon, seorang wartawan dilakukan intimidasi ketika hendak memotret seorang calon yang sedang bersama ASN di sebuah warung kopi. Namun kena tegur dan marah oleh timses calon dan calon itu sendiri agar foto tersebut segera dihapus.

Melalui contoh tersebut, Imam menjelaskan bahwa seorang jurnalis harus punya kontrol. Bila terjadi hal itu suatu saat, maka perlu keberimbangan berita atau cover both agar tak merugikan pihak lainnya.

"Wartawan itu harus bisa cover both side. Boleh menulis yang baik-baik tentang Paslon, tapi tetap harus proporsional dari segi kritis. Jangan ke pasangan ini kritis tapi ke pasangan lain tidak kritis," ucapnya.

Menjaga Pilkada Damai

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyampaikan, bahwa dalam rangka menuju pilkada damai, media punya peran penting dalam mewujudkannya.

"Pilkada damai hanya bisa berlangsung jika jajaran media turut serta menciptakan suasana kondusif dan damai dengan berlandaskan kode etik jurnalistik, melalui peliputan peristiwa yang menjunjung tinggi asas moralitas, profesionalitas, demokratis dan supremasi hukum," katanya.

Salah satu peran media sebagai salah satu elemen civil society adalah menjadi watchdog atau menerapkan fungsi pengawasan terhadap potensi korupsi dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. "Media juga harus jujur dan objektif mengemukakan rekam jejak Paslon," katanya.

Dalam paparannya, dia juga menyinggung mengenai sejumlah calon kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK. Calon pemimpin yang baik semestinya tidak memiliki cacat integritas, cacat hukum dan cacat politik. "Dalam kasus seperti ini media bisa mengambil peran penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat agar memilih calon pemimpin yang benar," ujarnya.

Selama acara berlangsung, puluhan media massa baik elektronik, cetak, dan online hadir menjadi peserta dalam sesi diskusi. Banyak topik yang dibahas dalam acara tersebut, sebab metode paparannya ialah diskusi dua arah.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR