Pasca Pilkades, DPRD Garut Buka Posko Pengaduan

Pemilu

Selasa, 5 November 2019 | 17:41 WIB

191105170221-pasca.jpg

WAKIL Ketua DPRD Garut, Agus Hamdani GS menegaskan, pasca Pilkades serentak yang berlangsung pada Selasa (5/11/2019), DPRD Garut membuka pengaduan bagi calon kepala desa yang memiliki data kecurangan. Posko pengaduan ini akan menampung dan melayani gugatan oleh Komisi I.

"Kami akan menerima berbagai bentuk aduan setelah Pilkades selesai. Komisi I nantinya akan menerima aduan terkait adanya dugaan indikasi kecurangan dalam Pilkades ini," ujarnya saat ditemui dalam agenda monitorng Pilkades di Kecamatan Limbangan.

Agus menuturkan, secara pantauan proses Pilkades berjalan aman dan kondusif. Sampai sekarang belum menerima laporan adanya kejadian dalam pelaksanaan Pilkades.

"Ya, biasanya persoalan akan muncul setelah proses Pilkades selesai. Namanya juga dinamika politik ada yang kalah dan menang," katanya.

Ia juga berharap, pada Pilkades serentak gelombang III di Kabupaten Garut, tidak muncul persoalan atau sengketa Pilkades. Hanya saja biasanya sengketa itu akan muncul jika terdapat calon yang tidak puas dengan hasil Pilkades.

"Pengaduan akan langsung di buka sehari setelah Pilkades. Nanti Komisi I yang akan menangani bentuk perselisihan Pilkades," cetusnya.

Diketahui di Kabupaten Garut, pada tahun 2019 sebanyak 125 desa menggelar Pilkades serentak dengan jumlah Kecamatan yang menggelar Pilkades sebanyak 23 Kecamatan. Masyarakat terlihat antusias melakukan hak pilihnya guna menengtukan enam tahun ke depan.

Editor: Kiki Kurnia



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA