Seruan Ketum Gerindra Dikritik Ketua Umum Golkar Jabar

Pemilu

Kamis, 16 Mei 2019 | 18:24 WIB

190516183041-serua.jpg

Seruan wakil Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024, dikritik ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kata Dedi, seruan tersebut sangat tidak pantas karena akan berdampak luas pada semua bidang, terlebih dalam seruan politisi Gerindra tersebut pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak membayar pajak dengan alasan pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.
"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," kata Dedi dalam siaran persnya, Kamis (16/5/2019).
Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah.
"Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," ujat ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.
"Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," kata Dedi.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.
Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.
Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," tutur Dedi beberapa waktu lalu.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR