Gerakan People Power Tuai Kritik

Pemilu

Selasa, 14 Mei 2019 | 18:15 WIB

190514181544-gerak.jpeg

Ginanjar Arief Pratama

POLEMIK adanya isu gerakan People Power untuk menggoyang hasil Pemilu 2019 mendapat kritik dari berbagai kalangan termasuk di Kota Cimahi.

Ketua MUI sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), K.H. Alan Nur Ridwan, meminta masyarakat menghormati mekanisme yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu Serentak 2019.

Sebab, jika masyarakat dan beberapa golongan tetap melakukan gerakan people power, dikhawatirkan bisa mencederai demokrasi yang sudah dijalankan dengan baik.

"Pemilu sudah selesai sampai dengan pleno KPU di daerah. Secara keseluruhan juga berlangsung jujur dan adil. Jadi tidak perlu ada upaya mempertanyakan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU," ungkapnya saat dihubungi, Selasa (14/5//2019).

Pihaknya meminta agar masyarakat menyerahkan hasil Pemilu 2019 pada rapat pleno yang dilakukan KPU pusat.

"Sangat tidak setuju cara-cara inkonstitusional atau people power dalam menyikapi hasil pemilu. Lakukan dengan cara konstitusional dan tetap menjaga kerukunan umat," tuturnya.

Sudah sepatutnya masyarakat mulai kembali merekatkan persatuan usai adanya dua bahkan lebih kubu pendukung selama pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin.

"Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu merupakan hal yang biasa dan lumrah. Perbedaan pilihan itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah demokrasi. Siapa pun yang terpilih, itu adalah hasil pilihan rakyat dan harus diterima," tambahnya.

Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, K.H. Muhammad Ridwan, meminta seluruh pasangan calon, relawan, maupun simpatisan harus memiliki sikap yang dewasa, keikhlasan, kerelaan, dan kerendahan hati, karena hasil Pemilu menyangkut kepentingan bersama.

"Tunjukkan kedewasaan dengan menerima hasil pemilu ini berdasarkan hasil pleno KPU Pusat nanti. Jangan arahkan masyarakat untuk melakukan gerakan people power," bebernya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR