Gerakan People Power Harus untuk Kepentingan Masyarakat

Pemilu

Jumat, 10 Mei 2019 | 19:28 WIB

190510192854-gerak.jpg

Rio Ryzki Batee

MENDEKATI hasil rekapitulasi pemilu 2019, istilah "people power" semakin ramai ditengah masyarakat. Melihat perkembangan tersebut, sejumlah organisasi mahasiswa berharap ada nilai positif yang bisa diambil dari gerakan tersebut.

"Kami berharap kepada pemuda dan mahasiswa di Indonesia dapat mengambil nilai positif dari aksi 'people power' ini. Jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh para elit politik," ungkap Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bandung, Rizky Yusro usia diskusi Positive People with Positive Power di Fisip Unpas, Jln. Lengkong Besar, Kota Bandung, Jumat (10/5/2019).

Menurutnya, para pemuda saat ini, harus bisa menciptakan karya kreatifitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lebih jauh, tidak hanya menjadi sekedar gerakan yang tidak memberikan dampak positif apapun.

"Maka kita upayakan bagaimana gerakan ini, murni dari atas nama rakyat dan bukan kepentingan elit politik semata," katanya.

Hal senada disampaikan, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung, Antonius Doni menilai power people harus benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat. Sehingga tidak ada penggiringan yang berakibat terjadinya konflik.

"Jadi ada perbedaan dukungan, ini yang harus segera diredam karena dikhawatirkan terjadi konflik. Apalagi ditengah panasnya tahun politik," ujarnya.

Lebih jauh, pihaknya akan berkonsolidasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, dalam meredam gerakan people power. Dimana dapat segera merespon jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dekan Fisip Unpas, Budiana mengatakan, kegiatan yang digagas oleh para mahasiswa untuk turut serta bersumbangsih bagi kondisi sosial politik di masyarakat saat ini. Sehingga dengan satu langkah berpikir positif dari kaum muda Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Kota Bandung.

Ia berharap, para mahasiswa dapat membuat Indonesia kedepan lebih baik dan tidak harus terpecah-pecah. Lebih jauh, harus ada sanksi sosial bagi yang memanfaatkan gerakan people power tersebut.

"Mak harus ada sanksi sosial bagi orang yang berpikir dan berbuat tidak benar bagi bangsa dan negara ini. Sehebat apa dan sepintar apapun logika serta filsafat yang digunakan. Tetap harus diberi sanksi sosial," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA