DEEP Temukan Dugaan Politik di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Pemilu

Selasa, 23 April 2019 | 18:29 WIB

190423183005-deep-.jpg

Rio Ryzki Batee

LEMBAGA pemantau Pemilu 2019, Democrasi and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menemukan dugaan politik pada 6 kabupaten/ kota di Jawa Barat. Diantaranya Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Garut.

"Relawan kami paling banyak menemukan dugaan politik uang di Kabupaten Pangadaran, sebangak 5 temuan," ungkap Direktur DEEP, Yusfidtriadi kepada wartawan pada Ekspos Hasil Pemantauan DEEP di Jamanao Resto, Jln. Bahureksa, Kota Bandung, Selasa (23/4).

Menurutnya pemantauan hasil pemilu 2019 tersebut, dilakukan di 17 kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain persoalan politik uang juga terkait logistik, kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu dan masalah tekni pemungutan dan penghitungan suara.

Dikatakannya untuk logistik terjadi berbagai permasalahan, mulai keterlambatan surat suara, kekurangan kertas suara, surat suara tertukar dan lain sebagainya.

"Untuk logistik kita temukan paling banyak soal kekurangan kertas suara di 89 TPS dan surat suara tertukar dengan 86 temuan," katanya.

Terkait kesiapan penyelenggara pemilu, pihaknya menemukan TPS yang dibuka lebih dari jam 07.00 dengan 172 temuan dan Saksi tidak diberikan formulir C1 sebanyak 165 temuan. Ditambah masalah teknis paling banyak yakni pemilih salah TPS dengan 150 temuan.

Melihat sejumlah temuan pelanggaran tersebut, pihaknya meminta KPU Jabar untuk terbuka atas berbagai masalah yang terjadi kepada publik. Serta menindaklanjuti temuan pemantau DEEP dan pemantau lainnya, sebagai penegakan hukum pemilu.

"Kami juga berharap masyarakat untuk menempuh jalur konstitusi ketika menemukan pelanggaran, kecurangan atau apapun dalam konteks penyelenggaran pemilu 2019," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Jabar, Reza Alwan Sovnidar berkomitmen untuk bersikap transparan terkait hasil Pemilu 2019. Diakuinya berbagai persoalan teknis tersebut, disebabkan oleh proses pemilihan yang banyak dan menguras tenaga petugas.

Reza menambahkan bahwa sampai saat ini, ada 31 petugas KPU yang meninggal dunia dan 18 sakit kritis dari 15 kota/kabupaten di Jawa Barat. Lebih jauh, akan ada santunan dari pemerintah sebesar Rp 50 juta bagi para petugas tersebut.

Walau demikian, Ia menerangkan bahwa partisipasi masyarakat pada mengalami peningkatan hingga 77 persen. Yang mengalami peningkatan dibandung pemilu periode 2014 dengan 71 persen.

"Sejauh ini yang dilakukan adalah PSL (Pemungutan Suara Lanjutan), sedangkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) belum ada di Jawa Barat. Dan partisipasi masyarakat yang mengalami peningakatan yang cukup signifikan," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR