Pemilu 2019 Jangan Sampai Khianati Reformasi

Pemilu

Selasa, 23 April 2019 | 17:44 WIB

190423174432-pemil.jpg

HAMPIR sepekan usai pemungutan suara pada Pemilu 2019 berlangsung, perbincangan terkait hitung cepat menghiasi pemberitaan media. Euforia pun melanda pihak yang dianggap menang dan pihak yang kalah dianggap sudah selesai dan diajak untuk legowo.

Di sisi lain,  penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mencapai 18 persen dari total suara nasional. Euforia terkait klaim menang-kalah pun melupakan serangkaian proses pemilu seperti adanya pemilihan ulang di sejumlah daerah, serta meninggalnya sejumlah petugas KPPS. Hingga kini masih terdengar protes terkait pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada 17 April lalu.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Sodik Mujahid mengingatkan, kritik dan protes yang disampaikan publik ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Menurutnya, hal ini sebagai wujud demokrasi yang konsisten dengan semangat reformasi.

"Jangan samakan Pemilu 2019 dengan pemilu zaman tahun 1970-an awal Orba. Jangan khianati reformasi," ujar Sodik, Selasa (23/4/2019).

Sodik menambahkan, perbedaan hasil penghitungan suara BPN dengan quick count lembaga survei adalah hal yang lumrah. Dia pun menyebut hal ini sebagai bentuk kontrol dari BPN demi terciptanya pemilu yang jurdil.

"Kalau beda dikit-dikit wajar. Tapi kalau beda banyak maka tidak wajar," sambungnya.

Kendati demikian, Sodik mengaku takjub dengan partisipasi yang diberikan masyarakat dalam mengawal penghitungan suara. Menurutnya, apa yang dilakukan publik bisa disebut sebagai sebuah bentuk protes atau kepedulian agar tercipta pemilu yang bersih. "(Ini) bentuk protes dan bentuk kepedulian," pungkasnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR