Pasca Pemilu, Kominfo Akui Banyak Hoax

Pemilu

Minggu, 21 April 2019 | 12:47 WIB

190421124148-pasca.jpg

pojoksatu.id

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 22 hoax yang beredar di masyarakat. Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, sebagian besar hoax  tersebut terkait pemilu 2019.

Menurutnya, banyak informasi yang menyesatkan terkait dengan penghitungan suara, delegitimasi KPU, protes terhadap Bawaslu, dan berbagai informasi yang sengaja dibuat untuk melakukan deligitimasi terhadap penyelenggara pemilu.

"18 sampai 20 April kemarin, hoax terkait pemilu paling banyak tersebar di internet," kata Ferdinandus saat On Air di PRFM, Minggu (21/4/2019).

Tersebar juga hoax terkait server KPU yang di hack, karena servernya down. Padahal, kata Ferdinandus, server KPU down karena banyak yang mengakses.

"Lalu ada juga info mengenai data real count KPU yang diubah atau disesuaikan untuk kepentingan calon tertentu," katanya.

Informasi hoax itu paling banyak tersebar di WA grup dan twitter. Kominfo kesulitan menindak penyebaran hoax di WA grup lantaran aplikasi tersebut privat.

"Kami sulit menindak hoax di WA grup, karena ini komunikasi privat. Kami baru bisa menindak, kalau mendapat laporan masyarakat terkati aduan konten," katanya.

Ferdinandus menjelaskan, masyarakat masih cenderung menyebarkan hoax karena berbagai faktor. Pertama, adalah ada orang yang tidak tahu kalau informasi tersebut hoax, lalu ia menyebarkannya.

"Ada orang yang tidak tahu kalau informasi tersebut hoax, cenderung gaptek," katanya.

Kedua, ungkapnya ada masyarakat yang tahu bahwa informasi tersebut hoax, tapi tetap disebarkan lantaran menguntungkan kepentingannya. Ketiga, masyarakat memproduksi hoax karena dibayar. Dia mendapat keuntungan melalui informasi yang disebarkannya.

"Dia sebarkan hoax kaitanya dengan uang, dia mendapat keuntungan melalui info yang disebarkan tadi," katanya.

Kominfo menurutnya, tidak akan pernah menyerah untuk menindak penyebaran hoax, karena sudah diberi kewenangan oleh undang-undang.

"Kita punya kewenangan untuk memberikan validasi terhadap informasi yang ada di internet," katanya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR