Bikin Warga Kehilangan Hak Pilih, Penyelenggara Pemilu Bisa Dipidanakan

Pemilu

Rabu, 17 April 2019 | 17:15 WIB

190417171552-bikin.jpg

KADIV Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan bagi penyelenggara pemilu yang terbukti membuat warga kehilangan hak memilih dalam Pemilu 2019, dapat dijerat dengan hukum pidana.

Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran agar segera melaporkan kepada polisi.

"Pasal 46 dan 51 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur penyelenggara harus mengakomodasi hak suara bagi pemilih yang telah mendaftar dan mengantre meski lewat pukul 13.00 WIB," jelas Mohammad Iqbal dalam press rilis yang diterima Galamedianews.com, Rabu (17/4/2019)

Masih dikatakannya, lanjut Iqbal, bagi penyelenggara pemilu yang menghalang halangi masyarakat yang akan mberikan hak pilihnya aka kemda pidana penjara pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.

"Denfan sesuai Pasal 46 dan Pasal 51, yang menyatakan bahwa masyarakat diberikan hak apabila sudah mencatat, antre tapi penyelenggara menyelesaikan atau sengaja TPS ditutup oleh penyelenggara, maka kepada penyelenggara ini dapat diancam dengan pasal itu," ujarnya.

Iqbal pu menbahkan hukuman penjara pun bagi setiap orang yang mengintimidasi pemilih dalam bentuk kekerasan dan kesewenangan, yang mana orangvtersebut dijerat dengan pasal 511 Undang-undang PKPU Nomor 9 tahun 2019 dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda Rp 36 juta.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR