Hikmah Kasus Malaysia, Semua Pihak Perlu Terlibat Awasi Pemilu

Pemilu

Selasa, 16 April 2019 | 18:48 WIB

190416184850-hikma.jpg

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang di Malaysia. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara objektif, transparan dan profesional.

Menyikapi rekomendasi tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo mengapresiasi Bawaslu. Ia pun meminta Duta Besar di Malaysia untuk bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut. Hal ini untuk menjamin terciptanya pemilu yang berkualitas.

"Walaupun kalau kita lihat, respon dan rekomendasi Bawaslu sedikit terlambat," kata Kunto, Selasa (16/4/2019).

Kunto menambahkan, keterlambatan tersebut yang membuat terlanjur tersebarnya narasi spekulatif di akar rumput. Sekaligus juga sempat menciptakan keraguan di masyarakat terkait apakah pemilu berjalan dengan jujur atau tidak.

Lebih lanjut Kunto menjelaskan, apa yang terjadi di Malaysia, menunjukkan secara gamblang bahwa terdapat problem perencanaan dalam Pemilu 2019.

"Lubang-lubang yang memungkinkan pihak-pihak tertentu memanfaatkannya. Apalagi kita bisa melihat apa yang terjadi di Malaysia menguntungkan salah satu kandidat," tutur Kunto dalam keterangan tertulisnya.

Kunto menuturkan, isu logistik, distribusi, dan perencaan lainnya menjadi hal yang patut dievaluasi berdasarkan apa yang terjadi dalam pemilu di luar negeri. Tidak hanya kecurangan, publik juga dapat melihat berbagai indikasi buruknya persiapan seperti antrean yang mengular, kericuhan di TPS dan lain sebagainya.

"Evaluasi yang mestinya bisa memberikan pelajaran untuk pelaksanaan pemilu di dalam negeri. Bahwa KPU, Bawaslu dan berbagai elemen lainnya tidak boleh lalai dan harus sigap mengantisipasi berbagai skenario yang ada," papar Kunto.

Belajar dari kasus Malaysia pula, Kunto meminta panitia pemilu bisa menjamin tidak adanya politik uang, pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara serta pembelian kartu suara. Kesiapan dan kesigapan KPU dan Bawaslu nantinya bisa mengikis spekulasi masyarakat, bahwa di Pemilu ini terdapat kecurangan sistematis.

Dikatakan Kunto, kesigapan semua pihak juga menjadi kesempatan untuk mempersatukan bangsa, yang pada masa kampanye telah mengalami polarisasi.

"Namun tentu saja KPU dan Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri. Saya kira diperlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi berjalannya pemilu," pungkasnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR