Jangan Golput Demi Indonesia Maju

Pemilu

Senin, 15 April 2019 | 18:46 WIB

190415184654-janga.jpg

PEMILU 2019 sudah di depan mata. Rumah Mediasi Indonesia (RMI) mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, Rabu 17 April mendatang.  

Direktur RMI, M. Ridha Saleh menyatakan, hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan seperti diatur dalam UUD 1945.

Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

"Pasal ini mengandung dua makna eksplisit, bahwa dalam kehidupan pemerintahan setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. Kedua subjek tersebut memiliki posisi yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan," papar Ridha, Senin (15/4/2019).

Mantan komisioner Komnas HAM ini mengungkapkan, konsep hak pilih universal awalnya merujuk pada hak pilih seluruh penduduk, tanpa memandang harta kekayaan. Negara pertama yang menerapkan konsep hak pilih universal, ujarnya, adalah Perancis pada tahun 1792.

Diterangkan Ridha, hak pilih universal berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum. Meskipun hak pilih memiliki dua komponen yang penting, yaitu hak untuk memilih dan kesempatan untuk memilih.

Melalui konsensus politik, dia menjelaskan, negara diberi kewenangan untuk mengatur dan membatasi siapa saja yang di perbolehkan untuk memilih.

"Itu berarti begitu pentingnya hak pilih yang melekat pada setiap orang. Hak pilih itu berhubungan erat dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan seseorang,  tidak hanya kepada siapa yang dipilihnya akan tetapi hal yang lebih penting adalah ikut serta dalam menentukan masa depan kehidupanya dalam bernegara," papar Ridha seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menyoal hak memilih (right to vote), Ridha menjelaskan, setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya harus memenuhi syarat-syarat administratif dan subtantif.

"Dalam konteks hak asasi manusia, hak pilih juga mengandung dua makna yaitu hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih. Terkait dengan hak untuk tidak memilih atau golput secara politik diberikan afirmasi yaitu dikarenakan berbagai alasan idiologis atau kesadaran politik yang melatarbelakangi pemegang hak pilih tersebut," terangnya.

Karena itu, menurut Ridha, negara diberikan tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi dan menghormati. Negara juga harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara yang memilki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya.

"Negara harus bersifat aktif memfasilitasi dan mengajak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.  Sedangkan menghormati, negara tidak diperkenankan mengintevensi hak pilih warga dalam menentukan pilihanya," ujarnya.

KPU dan Bawaslu, tambah Ridha, merupakan lembaga negara yang dimandatkan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum. Lembaga itu juga harus memastikan setiap warga negara menggunakan hak pilihnya.

"KPU harus menjamin dan memastikan bahkan diperintahkan untuk menyediakan aturan dan perangkat teknis dalam memastikan setiap warga negara dengan mudah menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.

"Karena hak pilih ini sifatnya istimewa, maka hak pilih tidak dapat dibatasi atau dihilangkan karena alasan teknis seperti waktu atau kendala-kendala teknis lainnya yang menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang," sambungnya.

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, berpendapat senada. Menurutnya, satu suara sangat menentukan masa depan Indonesia di lima tahun mendatang.

Pasalnya, dengan ikut berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres, masyarakat memiliki landasan etika dan moral untuk mengkritik pemimpin pilihan mereka di masa yang akan datang.

"Alangkah baiknya kalau besok tanggal 17 semua kita datang ke TPS dengan riang gembira, menentukan pilihan kita masing-masing. Karena walaupun tidak memilih itu hak semua orang, tapi dengan memberikan hak suara itu lebih baik secara etika dan moral. Dan barangkali nanti mereka akan menyesal jika tidak memilih," terang Emrus.



Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR