Selama Masa Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 636 Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pemilu

Senin, 15 April 2019 | 18:31 WIB

190415183245-selam.jpg

Rio Ryzki Batee

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menemukan 636 dugaan pelanggaran pemilu, selama masa tahapan kampanye pemilu 2019. Dimana 520 kasus merupakan temuan Bawaslu Jabar, dan 116 kasus berasal dari laporan masyarakat.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah mengatakan bahwa yang mendominasi pada ratusan pelanggaran kampanye, yakni terkait pelanggaran administratif sebanyak 450 kasus. Selain itu, untuk pidana pemilu 80 kasus, kode etik 14 kasus, pelanggaran hukum lain 22 kasus, dan 55 kasus bukan pelanggaran pemilu.

"Berdasarkan hasil tindak lanjut atas penanganan pelanggaran pemilu tersebut, ada lima putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk wilayah Jawa Barat," ungkapnya kepada wartawan di Sekretariat Bawaslu Jabar, Jln. Turangga, Kota Bandung, Senin (15/4/2019).

Menurutnya, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, terdapat di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu terkait politik uang. Maka dengan kasus tersebut, terdapat dua orang calon anggota legislatif, yang dibatalkan oleh KPU.

"Wilayah lainnya yaitu di Cianjur, terdapat dua putusan mengenai Alat Peraga Kampanye. Sedangkan satu putusan lagi, terkait keterlibatan kepala desa yang menguntungkan salah seorang caleg di Kabupaten Bandung," terangnya.

Abdullah menuturkan, pada hari kedua masa tenang, pihaknya menemukan adanya dugaan politik uang di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Lebih jauh, Bawaslu Kota Bandung saat ini tengah memproses pembagian sabun beserta contoh surat suara oleh salah satu pihak calon.

Sementara di Kabupaten Ciamis, ketika pihaknya sedang melakukan patroli di masa tenang, ada laporan dugaan pemberian amplop berisi uang Rp 25 ribu, beserta kartu nama dan contoh surat suara. Hal yang sama, juga terjadi di Kabupaten Pangandaran, yakni dugaan pembagian amplop dengan nominal uang sebesar Rp 100 ribu.

"Kami mengimbau seluruh peserta pemilu dapat menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sanksi yang dapat diberikan cukup berat, yakni dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Kordiv Humas Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty mengatakan ada sekitar 74.712 TPS yang rawan atau 55 persen dari keseluruhan TPS di Jabar yang berjumlah 138.067. Kerawanan tersebut, terkait netralitas, hak pilih dan lain sebagainya.

"Berdasarkan pemetaan yang kami lakukan terkait hal tersebut, ada 74.712 yang rawan. Termasuk juga soal politik uang yang rawan pada masa tenang ini," katanya.

Lolly menambahkan, kerawanan yang lain, termasuk soal bencana alam seperti banjir dan beragam bencana lainnya. Sehingga jika diperlukan maka dapat dipindahkan ke tempat yang lebih baik, terkait akses masyarakat dan keamanan logistik.

"Potensi bencana alam jadi hal yang diperhitungkan, terutama keamanan logistik TPS baik sebelum dan setelah masa pencoblosan," imbuhnya.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR