Jelang Pencoblosan, KPU Dimintai Profesional Kawal Hak Demokrasi Warga

Pemilu

Senin, 15 April 2019 | 16:03 WIB

190415160351-jelan.jpg

PELAKSANAAN Pemilu 2019 masih diwarnai sejumlah masalah. Beberapa contoh yang belakangan terjadi yaitu kasus surat suara tercoblos di Malaysia dan munculnya petisi pemilu ulang di Sydney, Australia.

Menyikapi hal tersebut, Inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih ekstra profesional mengawal hak demokrasi masyarakat. Menurutnya, sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu 2019, KPU tidak boleh lengah dalam meningkatkan kepercayaan publik.

"Kita tahu bahwa lemilu baik secara prosedural ataupun substansial harus dapat dijalankan secara jujur dan adil," kata Malik, Senin (15/4/2019).

Kegaduhan pemilu di luar negeri, tambah Malik, terjadi akibat dari sejumlah persoalan prosedural seperti kotak suara, kertas suara, dan jumlah daftar pemilih. Akibatnya, persoalan pemilu secara substansial seperti visi misi presiden dan wakil presiden sangat strategis bagi negara-bangsa justru terabaikan. "Ini sangat mengecewakan," tegas Malik dalam keterangan tertulisnya.

Kendati demikian, Malik berharap KPU yang terdiri dari akademisi, profesional dan non partisan partai tidak sekedar menyelenggarakan pemilu secara prosedur teknis. Lebih jauh lagi, KPU bisa menggali khazanah pemikiran dari para calon presiden dan wakil presiden.

"Untuk itu desakan KPU agar lebih ekstra profesional menjadi sangat urgen disuarakan. Semoga disisa waktu ini KPU dapat mengembalikan rasa kepercayaan publik," pungkasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR