Surat Suara Tercoblos di Malaysia Preseden Buruk bagi Demokrasi Indonesia

Pemilu

Jumat, 12 April 2019 | 21:38 WIB

190412213834-surat.jpg

BEBERAPA hari menjelang pelaksanaan Pilpres 2019, publik dihebohkan dengan viralnya video sekelompok orang yang kemudian menunjukkan ribuan surat suara tercoblos di Malaysia. Publik pun bereaksi dan mulai menduga ada kecurangan dalam proses Pilpres 2019.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas), Ismail Rumadan memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Menurutnya, jika kasus ini terbukti maka menegaskan indikasi adanya kecurangan yang massif, terencana dan sistematis.

Seperti diketahui, surat suara yang tercoblos dan terlihat dalam tayangan video yaitu gambar pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Selain itu, gambar tercoblos lainnya yaitu caleg dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Ismail pun menyayangkan dugaan tindakan kecurangan seperti ini malah terjadi di luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadi preseden buruk dan mempermalukan Indonesia di mata dunia terkait pemilu dan demokrasi.

"Tentu peristiwa tersebut sangat memalukan sekali bagi negara dan masyarakat Indonesia. Apalagi ini terjadi di tengah pantauan dan sorotan dunia Internasional terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi pilpres maupun pileg yang berjalan serentak," tutur Ismail, Jumat (12/4/2019).

Pria kelahiran Maluku ini menekankan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga martabat bangsa Indonesia di mata internasional. Pemerintah, katanya, wajib mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak kedutaan besar RI untuk Malaysia.

"Patut diduga bahwa ada keterlibatan pihak kedubes RI di Malaysia, karena caleg yang berasal dari partai NasDem yang sudah tercoblos dalam kertas surat suara yang ditemukan memiliki hubungan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia," ujar Ismail dalam keterangan tertulisnya.

Oleh karena itu, Ismail menegaskan, jika terbukti melakukan kecurangan, maka KPU harus bersikap tegas. KPU harus segera mendiskualifikasi caleg yang bersangkutan dari pencalonannya sebagai anggota legislatif.

"Dalam konteks menjaga independensi penyelenggaraan pilpres dan pileg ini, maka KPU harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kecurangan tersebut. Terutama pihak penyelenggara pemilu yang ada di Malaysia," tuturnya.

Lebih lanjut Ismail juga menyoroti posisi Duta Besar ‎Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana‎, yang bisa menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN). Sebelumnya, Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) juga mempertanyakan hal tersebut. Bawaslu bahkan sudah dari jauh-jauh hari berkirim surat ke KPU untuk melakukan evaluasi terhadap Rusdi Kirana. Pasalnya dia memiliki anak yang juga menjadi caleg dari Partai Nasdem, yaitu Davin Kirana.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk mengganti yang bersangkutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan," ujar anggota Bawaslu, Rahmad Bagja.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR