Apresiasi Survei PPPP, Politisi Gerindra Sindir Lembaga Survei yang Tak Independent

Pemilu

Rabu, 10 April 2019 | 09:23 WIB

190410092429-apres.jpg

ist

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengapresiasi berbagai survei yang memenangkan Prabowo-Sandi, termasuk lembaga survei asing asal Amerika Precision Public Policy Polling (PPPP) yang baru-baru ini merilis hasil survei capres 2019 dan telah dimuat sejumlah media nasional.

"Ini saya kira lembaga survei yang bener-bener independent dan bukan lembaga survei bayaran," ujarnya dalam rilis yang diterima galamedianews.com, Rabu (10/4/2019).

Lanjut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini, cukup aneh jika lembaga-lembaga survei yang mengklaim dirinya independent, namun hasilnya terus memenangkan pasangan 01. Lebih aneh lagi, dikatakannya mereka di undang ke istana.

Ia pun mencontohkan, Lembaga Survei seperti LSI. Menurutnya, hasil survei lembaga tersebut sangat aneh. Sebab, antara survei dan faktanya yang terjadi dimasyarakat  tidak simetris.

"Kita bisa lihat tingginya angka pengangguran, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang korup belum lagi partai pengusung Joko Widodo dimana Ketua Umum dan elitnya banyak di cokok KPK. Belum lagi membanjirnya TKA, masa iya, Joko Widodo bisa terus tinggi tingkat elektabilitasnya," pungkasnya.

Seperti diberitakan sejumlah media nasional, Lembaga survei PPPP melakukan survai pemilihan presiden 2019 di Indonesia.

Hasil survei dengan melibatkan 3.032 responden, 58 persen menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan yang buruk.

Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69 persen menjadi Rp 4.416 triliun pada 2014-2018.

Dalam survei ini juga disebutkan bahwa 54 persen resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi presiden sebesar 37 persen, sementara 9 persen responden tidak memberikan jawaban.

Dari 54 persen responden menggap Joko Widodo tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government dan masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo dan Prabowo ditanyakan 38 persen responden memiilih nama Joko Widodo.

Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 40 persen dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan.

Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum.

Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret- 4 April 2019 dengan jumlah responden 3. 032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Adapaun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR