Penangkapan Ketua PPP Tidak Pengaruhi Suara di Jabar

Pemilu

Minggu, 17 Maret 2019 | 17:56 WIB

190317175733-penan.jpg

Agus Somantri

Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat pasangan capres-cawapres nomor urut 01, MQ Iswara.

TIM KAMPANYE DAERAH (TKD) Jawa Barat pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy, tidak akan mempengaruhi pemilih Jokowi-Amin di Jawa Barat.

“Tidak akan berpengaruh, pemilih di Jawa Barat sudah cukup cerdas,” ujar MQ Iswara, Juru Bicara TKD Jawa Barat pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’aruf Amin kepada wartawan di Garut, Minggu (17/3/2019).

Menurut Iswara, dalam ajang Pilpres 2019 yang dijual adalah figur atau pribadi Jokowi yang dikenal sederhana, jujur, merakyat dan pekerja keras. Selain itu, banyak sudah prestasi yang dicapai Jokowi di sektor pembangunan yang sudah dirasakan rakyat.

Iswara pun melihat, apa yang menimpa Ketua Umum PPP yang juga salah satu partai pengusung Jokowi-Amin itu, bisa menjadi bukti dari kepemimpinan Joko Widodo dalam hal penegakan hukum. Jadi, isu-isu negatif yang menyerang Jokowi soal penegakan hukum terbantahkan.

“Justru ini jadi bukti kepemimpinan Joko Widodo jika penegakan hukum ditegakan dengan setegak-tegaknya tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Iswara menyebut, sampai saat ini TKD terus bekerja untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Maaruf Amin di Jawa Barat. Ia pun mengaku yakin, PPP sebagai partai koalisi pendukung Jokowi-Amin, tetap solid melakukan penggalangan dukungan di Jawa Barat.

“Kita di partai koalisi pendukung Jokowi tetap solid dan fokus pada pemenangan 01, termasuk kawan-kawan PPP,” tegasnya.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuzy terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jawa Timur. Romi, sapaan akrab Romahurmuzy yang ditangkap bersama beberapa orang lainnya, diduga melakukan praktek suap menyuap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).



Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR